Pemerintah Batal Bikin Pansel Capim KPK, IM57 Makin Curiga Ada Kepentingan 2024 TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tergabung dalam Indonesia Memanggil 57 Institute makin curiga ada kepentingan Pilpres 2024 dalam perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Kecurigaan mereka menguat dengan sikap pemerintah yang manut dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.“KPK berpotensi digunakan sebagai alat gebuk politik untuk mendukung kepentingan pihak tertentu pada Pemilu 2024,” kata Ketua IM57 Praswad Nugraha lewat keterangan tertulis, Jumat, 9 Juni 2023.
Polemik TWKEks penyidik yang dipecat lewat Tes Wawasan Kebangsaan itu berkata tinggal menunggu waktu sampai kecurigaan IM57 akan terbukti. Menurut dia, akan ada kasus yang ditangani KPK dengan nuansa politik yang kental. Menurut dia, kasus itu adalah bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024.“Hal tersebut dikarenakan ada kasus-kasus di KPK yang perlu ‘pengawalan’ dan diatur agar dapat menjerat lawan dalam Pemilu 2024,” kata dia.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Eks Penyidik KPK Tuding Firli Campur Aduk Data Kasus agar Tampak BekerjaIM57+ Institute, yang berisi mantan pegawai KPK, menilai Firli mencampuradukkan perkara yang ditangani KPK era sebelumnya.
Read more »
KPK Minta Tambahan Anggaran Rp249 M untuk 2024, Kamu Setuju?Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta tambahan anggaran sebesar Rp249 miliar dari pagu indikatif senilai Rp1,095 triliun untuk tahun 2024, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Read more »
Pemerintah Yakin Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024, Ekonom Bilang Mundur 5-8 Tahun LagiPemerintah Yakin Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024, Ekonom Bilang Mundur 5-8 Tahun Lagi TempoBisnis
Read more »
Pemerintah dan DPR Sepakat Revisi Target Pertumbuhan Ekonomi dan Nilai Tukar Rupiah di 2024Pemerintah dan DPR merevisi batas bawah pertumbuhan ekonomi RI pada 2024 dan menurunkan batas atas proyeksi nilai tukar rupiah.
Read more »
Komisi XI dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro 2024, Ini RinciannyaAsumsi dasar yang disepakati terdiri dari asumsi dasar ekonomi makro, target pembangunan, serta indikator pembangunan.
Read more »
DPR dan Pemerintah Sepakat Naikkan Target Rasio Perpajakan 2024 Jadi 9,92-10,2 persenPeningkatan target rasio perpajakan tersebut sebagai bentuk optimalisasi Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Read more »