Kalau, misalnya, ada pemberitaan tentang adanya peredaran uang yang sangat besar dan tidak jelas itu tentunya ada ranahnya sendiri, tentu ada ranah hukum.
Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus meminta agar polemik yang terjadi di internal Kementerian Keuangan dapat diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku. Yaitu dengan cara diserahkan ke ranah hukum.
Mengenai laporan PPATK terkait adanya transaksi janggal yang memunculkan angka dengan jumlah fantastis, Politisi PDI-P itu menerangkan perlu adanya bukti yang diperlukan untuk dianalisis lebih jauh.Harus Ada Pembuktian Hukum “Ya ini ada pembuktian hukum, nanti ada proses-proses yang harus dilalui. Kita juga nggak bisa mengambil pandangan yang melampaui data yang kita miliki. Saya sendiri juga hanya mengikuti pemberitaan tanpa melihat ada suatu data untuk kita menganalisa untuk apa yang terjadi," jelasnya."Jadi untuk fair-nya kepada semua pihak kita harus percaya bagaimanapun juga pada sistem yang ada dalam hal ini dalam sistem Kementerian Keuangan, sistem pengawasan Kementerian Keuangan,” tegas Sihar.
“Kalau nggak salah baca juga, sudah mulai dipilah-pilah mana yang berisiko rendah, sedang, tinggi. Yang tinggi, akan didalami lebih lanjut melalui proses-proses yang ada. Nah, itu kan salah satu bukti bahwa ada suatu SOP yang berjalan dan tentunya kita harus percaya kepada SOP tersebut,” lanjut Legislator dapil Sumatera Utara II itu.Dengan adanya keterbukaan informasi, publik juga dapat mengawasi jalannya proses yang dilakukan oleh Kemenkeu.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas dan Deportasi Turis Nakal di BaliDPR mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum agar menindak tegas para turis nakal atau berkelakuan negatif di Bali.
Read more »
Jelang Ramadan, Komisi IX DPR Minta Peredaran Makanan DiawasiAnggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin meminta peredaran makanan di seluruh Indonesia diawasi menjelang Ramadan. Hal itu bertujuan...
Read more »
DPR Minta Pemberantasan Mafia Tanah Perlu Tindak LanjutAnggota Komisi II DPR RI Ongku P. Hasibuan meminta pemberantasan mafia tanah ini menjadi fokus utama DPR pada Masa Persidangan IV DPR Tahun Sidang 2022-2023.
Read more »
DPR Minta WNA Bandel Ditindak TegasPolri diminta menindak tegas WNA yang memiliki KTP dan KK Bali. Sehingga peristiwa serupa tidak terulang lagi.
Read more »
RUU PPRT Selangkah Lagi Jadi Inisiatif DPRBamus DPR sepakat agar RUU PPRT segera disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Dalam waktu dekat, RUU PPRT yang telah mengendap sekian tahun itu akan dibawa ke Paripurna DPR.
Read more »
Jateng Jadi Daerah Capaian Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK Terbaik Se-IndonesiaJawa Tengah berhasil meraih capaian 92,09 persen persentase penyelesaian rekomendasi BPK. Capaian tersebut juga melampaui raihan nasional, yaitu 75 persen.
Read more »