Komisi III DPR merasa belum puas atas keterangan Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana terkait dugaan aliran uang senilai Rp349 triliun di Kemekeu.
Komisi III DPR merasa belum puas atas keterangan yang telah diberikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana terkait dugaan aliran uang senilai Rp349 triliun di Kemeterian Keuangan . Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Santoso, mengatakan dia mencurigai keterangan yang diberikan oleh Ivan tidak jujur dan berada di bawah tekanan.
Santoso yang dihubungi, Rabu menerangkan keanehan keterangan tersebut semakin mencolok setelah mengetahui nilai dugaan uang gaib itu berbeda antara Mahfud MD dan Ivan. Adanya tekanan tersebut bisa saja terjadi dan berasal dari dua hal yakni dari lingkar kekuasaan atau mafia yang ada di kemenkeu.“Nilainya berbeda ini yang membuat kami semakin heran padahal ketiganya ini satu tim di Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
“Sumber pendapatan negara pajak bea cukai dan macam-macam itu di kementerian keuangan. Kementerian keuangan adalah bendahara negara. Kalau di sananya saja tidak beres berarti APBN semua pemerintah tidak tercapai,” cetusnya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi III DPR dan PPATK Bahas Transaksi Mencurigakan Rp349 TriliunKomisi III DPR dan PPATK menggelar rapat kerja membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun.
Read more »
Komisi III DPR Pertanyakan Analisis PPATK soal Temuan Transaksi Rp349 Triliun!Komisi III DPR menggelar rapat dengan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana membahas soal dugaan adanya transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kementerian...
Read more »
Komisi III dan PPATK Bahas Dana Rp349 T - tvOneKomisi III DPR menggelar rapat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hari ini, Selasa (21/3). - tvOne
Read more »
DPR Panggil PPATK, Tagih Data Transaksi Rp349 T Kemenkeu!Komisi III DPR RI memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana terkait transaksi Rp349 triliun.
Read more »