Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Pdi Perjuangan, Johan Budi mengatakan tidak diundang dalam rapat pembahasan Revisi Undang Undang Mahkamah Konstitusi.
- 15 Mei 2024, 20:37 WIB- Kontroversi pembahasan Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mendapat sorotan. DPR berencana mengesahkan revisi ini menjadi Undang-Undang setelah melalui pembahasan yang terkesan diam-diam.
Menurut Johan belum ada pandangan mini fraksi untuk memutuskan RUU MK bisa dilanjutkan di paripurna DPR. Saat ini ada 3 hakim yang usianya dibawah 60 tahun yaitu Guntur Hamzah, Saldi Isra dan Daniel Yusmic.
Wakil Ketua Dpr Revisi Uu Mk Mahkamah Konstitusi Mk Dpr Bahas Revisi Uu Mk
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Diam-diam Pemerintah dan DPR Sepakati RUU MK Dibawa ke ParipurnaPemerintah bersama Komisi III DPR RI secara diam-diam kembali membahas Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
Read more »
Diam-diam Rapat Bahas Revisi UU MK di Masa Reses, Begini Kata Pimpinan DPRPimpinan DPR mengaku izinkan Komisi III untuk rapat bahas revisi UU MK di masa reses.
Read more »
Diam-diam Rapat Revisi UU MK di Masa Reses, Dasco Klaim DPR Sudah Kantongi IzinDPR dan pemerintah diam-diam menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang MK dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.
Read more »
Pengakuan Mengejutkan Johan Budi soal Revisi UU MK Dibahas Diam-diam di Komisi III DPRAnggota Komisi III DPR RI, Johan Budi merespons revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibahas di masa reses
Read more »
Baleg DPR Akan Bahas Revisi Undang-Undang Kementerian Negara, Mardani PKS: KagetPolitikus PKS Mardani Ali Sera mengaku kaget lantaran mendapat agenda rapat Badan Legislasi DPR yang membahas untuk melakukan revisi Undang-Undang Kementerian Negara.
Read more »
Ditanya soal RUU MK, Jokowi Cecar Balik Wartawan: Tanyakan ke DPRJokowi meminta mengenai revisi UU MK untuk ditanyakan langsung dengan pembuat undang-undang, yakni DPR.
Read more »