RUU Penyiaran yang tengah dibahas DPR berpotensi menimbulkan tumpang tindih aturan dan mengekang kemerdekaan pers.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu berbicara dalam konferensi pers menjelang acara Deklarasi Kemerdekaan Pers oleh Capres dan Cawapres” di Gedung Dewan Pers , Jakarta, Rabu .menolak beberapa aturan baru dalam draf Revisi Undang-Undang atau RUU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah dibahas Badan Legislasi DPR.
Dewan Pers menolak karena UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak dimasukkan dalam pertimbangan RUU tersebut. Hal tersebut mencerminkan ketiadaan integrasiWartawan dari berbagai media yang tergabung dalam Koalisi Wartawan Anti-kekerasan Sumatera Barat menggelar aksi di Padang, beberapa waktu lalu.yang dilakukan DPR dinilai melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 PUU 2020.
Ninik menegaskan, penolakan ini didasarkan pada potensi tumpang tindih aturan yang bisa terjadi jika pembahasan RUU yang sekarang diteruskan. Bahkan, presiden sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk MendukungPara jurnalis di Jayapura yang tergabung dalam Solidaritas Jurnalis Penggugat Kekerasan, beberapa waktu lalu, berdemo mendesak pengusutan kematian jurnalis di Papua.
Jurnalisme Ruu Penyiaran Kemerdekaan Pers Utama Jurnalisme Berkualitas
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
RUU Penyiaran Dinilai Ancam Kebebasan PersDraf RUU Penyiaran mendapat sorotan tajam karena sejumlah pasalnya berpotensi mengancam kebebasan pers.
Read more »
DPR Bantah Ingin Berangus Kebebasan Pers Lewat RUU PenyiaranAnggota Komisi I DPR dari Golkar, Dave Laksono menyebut kekhawatiran publik terutama industri media terhadap RUU Penyiaran akan menjadi masukan bagi pihaknya.
Read more »
Tak Hanya Batasi Netflix Cs, RUU Penyiaran Juga Akan Bungkam Kebebasan PersRUU Penyiaran akan mengekang kebebasan pers karena membatasi penayangan produk jurnalistik investigatif.
Read more »
Draf RUU Penyiaran Mengancam PersDRAF rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran menuai kritik keras dari publik terutama para pegiat dan pelakon jurnalistik
Read more »
RUU Penyiaran Harus Dikaji Ulang, Berpotensi Gembosi Kebebasan PersBila pasal 56 Ayat 2 di RUU inidisahkan masyarakat tidak akan mendapat tayangan eksklusif dari pendalaman sebuah kasus yang dilakukan dengan cara-cara jurnalistik investigasi
Read more »
Daftar Pasal Kontroversi di RUU Penyiaran, Dinilai Ancam Kebebasan PersIkatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengecam draf Revisi Undang-Undang Penyiaran sedang digodok Pemerintah bersama DPR RI.
Read more »