Demokrat Minta Perppu Perampasan Aset Diterbitkan jika Dianggap Mendesak Sindonews BukanBeritaBiasa .
itu penting sebagai solusi untuk mengatasi masalah korupsi, Presiden Jokowi bisa keluarkan Perppu," kata Benny kepada wartawan, Senin .
Waketum DPP Partai Demokrat itu lantas menyinggung penerbitan Perppu tentang Cipta Kerja . Menurutnya, UU Ciptaker yang dianggap tak memiliki kegentingan yang memaksa saja bisa disetujui. "Yang tidak penting seperti Perppu Cipta Kerja saja diterbitkan, apalagi Perppu terkait perampasan aset. Mohon Menkopolhukam beritau Presiden Jokowi segera terbitkan Perppu Perampasan Aset. Mau?Berani?," Ujarnya.Diberitakan sebelumnya, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Mahfud MD meminta kepada DPR, melalui Komisi III untuk mendukung pengesahan rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset.
Dengan adanya pengesahan ini, Mahfud MD meyakini akan membuat langkah pemerintah lebih mudah lagi dalam agenda pemberantasan korupsi di Tanah Air. "Saya ingin mengusulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui pak Bambang Pacul pak, Undang-Undang Perampasan Aset tolong didukung," pinta Mahfud dalam rapat bersama Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu .
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Sebut Pengesahan RUU Perampasan Aset Perlu Izin Ketum Partai, PSI Curigai Aliran Dana ke ParpolPSI mencurigai adanya aliran dana mencurigakan ke partai politik sehingga DPR enggan mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Read more »
Bambang Pacul Ungkap Ketum Partai 'Juragan' Soal RUU Perampasan ASETKontroversi pernyataan Bambang Pacul dalam rapat bersama Komite Nasional TPPU, menimbulkan polemik, tak sedikit publik geram atas pernyataannya soal 'Juragan'
Read more »
Beda Tanggapan Bambang Pacul dan Anggota DPR Lain soal RUU Perampasan AsetBeda Tanggapan Bambang Pacul dan Anggota DPR Lain soal RUU Perampasan Aset: Bambang singgung ketum partai soal RUU Perampasan Aset ke Mahfud MD, Anggota DPR lain menyebut menunggu inisiatif Pemerintah.
Read more »
RUU Perampasan Aset Belum Disahkan, ICW Duga Ada yang Tak Suka Sistem OTTRUU Perampasan Aset sampai saat ini belum disahkan. ICW melihat ada gelagat tidak sika penegakan hukum seperti OTT.
Read more »
DPR Harus Tampung Aspirasi Publik Soal RUU Perampasan AsetKETUA Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyebut, pemerintah harus melobi ketua umum partai politik jika ingin Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset disahkan.
Read more »