Buruh menyebut tidak ada kepastian kepemilikan rumah bagi para buruh dengan membayar iuran Tapera.
Minggu, 02 Jun 2024 14:15 WIBJakartaPresiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mendesak pemerintah untuk mencabut dan membatalkan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat .
"Belum lagi jika buruh memiliki hutang koperasi atau di perusahaan, ini akan semakin semakin membebani biaya hidup buruh," kata Said Iqbal. Keempat, Said Iqbal menyebutkan Tapera adalah iuran yang memaksa bukan lagi sebuah tabungan. Tidak seperti pernyataan pemerintah yang menyebut Tapera adalah tabungan. Bila benar tabungan seharusnya bersifat sukarela, bukan memaksa.
Kelima, Saiq Iqbal juga memprediksi nantinya akan ada ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana Tapera bila buruh mau melakukannya. Untuk kalangan buruh yang dipekerjakan perusahaan, potensi PHK-nya terlalu tinggi. Sementara sampai saat ini keterangan resmi menjelaskan dana Tapera cuma bisa diambil saat pensiun.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bakal Ajukan Judicial Review ke MK, Buruh Ungkap 6 Alasan PP Tapera Harus DicabutDia menilai bahwa Tapera rawan dikorupsi. Dalam sistem anggaran Tapera, terdapat kerancuan yang berpotensi besar untuk disalahgunakan.
Read more »
Partai Buruh Ungkap 6 Alasan PP Tapera Jokowi Layak DicabutPartai Buruh menyebut ada 6 alasan PP Tapera yang baru dirilis Jokowi layak dicabut, salah satunya; tabungan itu rawan dikorupsi.
Read more »
Gaji Rp5 Juta Dipotong Tapera Rp126 Ribu, Buruh Ngotot Ogah TaperaPara buruh atau pekerja seakan dipaksa menyisihkan uangnya 2,5% dari gaji per bulan untuk membayar iuran Tapera.
Read more »
Buruh Dibebankan Tapera, Sri Mulyani hingga Basuki Terima Gaji dari Tapera, Jumlahnya FantastisBerita Buruh Dibebankan Tapera, Sri Mulyani hingga Basuki Terima Gaji dari Tapera, Jumlahnya Fantastis terbaru hari ini 2024-05-30 16:31:50 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Soal Polemik Tapera, Cak Imin Sebut DPR Bakal Panggil BP Tapera, Buruh dan PemerintahAturan perubahan berlaku sejak diundangkan yakni 20 Mei 2024, namun pasal jadwal pemberlakukan tidak diubah pada peraturan sebelumnya pada tahun 2020 yang berbu
Read more »
Aktivis Buruh Nilai Iuran Tapera Tidak Sensitif Terhadap Kondisi Buruh, Minta Kaji UlangWakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arnod Sihite pimpinan Yorrys Raweyai angkat bicara terkait kebijakan Tapera.
Read more »