Dia menilai bahwa Tapera rawan dikorupsi. Dalam sistem anggaran Tapera, terdapat kerancuan yang berpotensi besar untuk disalahgunakan.
sebesar 3 persen dari upah buruh dalam sepuluh hingga dua puluh tahun kepesertaannya, buruh tidak akan bisa membeli rumah."Bahkan untuk uang muka saja tidak akan mencukupi," ujarnya.Kedua, Said Iqbal menilai bahwa pemerintah lepas tanggung jawab. Karena dalam PP Tapera , tidak ada satu klausul pun yang menjelaskan bahwa pemerintah ikut mengiur dalam penyediaan rumah untuk buruh dan peserta Tapera lainnya.
Keempat, Karena di dunia ini hanya ada sistem jaminan sosialJika jaminan sosial, lanjut Said Iqbal, maka dananya berasal dari iuran peserta atau pajak atau gabungan keduanya dengan penyelenggara yang independen, bukan pemerintah. Sedangkan bantuan sosial dananya berasal dari APBN dan APBD, dengan penyelenggaranya adalah pemerintah.
Keenam, Said Iqbal mengatakan bahwa ada ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana Tapera. Untuk PNS, TNI, dan Polri, keberlanjutan dana Tapera mungkin berjangka panjang karena tidak ada PHK. Tetapi untuk buruh swasta dan masyarakat umum, terutama buruh kontrak dan outsourcing, potensi terjadinya PHK sangat tinggi.
Selain aksi pada hari Kamis, Partai Buruh dan KSPI dalam waktu dekat akan mengajukan judicial review UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi dan judicial review PP Tapera ke Mahkamah Agung.Potongan yang dikenakan kepada buruh hampir mendekati 12 persen dari upah yang diterima, antara lain seperti Pajak Penghasilan 5 persen, iuran Jaminan Kesehatan 1 persen, iuran Jaminan Pensiun 1 persen, iuran Jaminan Hari Tua 2 persen, dan rencana iuran Tapera sebesar 2,5 persen.
Saya atas nama Ketua DPRD Provinsi Jambi mengucapkan selamat Harlah Pancasila 2024, jadikan momentum ini untuk menumbuhkan energi positif membangun Indonesia. BNPB mengungkapkan adanya potensi bahaya bencana banjir lahar dingin Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara, yang belum lama ini mengalami erupsi.
Tapera Iuran Tabungan Pemerintah Rumah
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pengusaha Mau Ajukan Judicial Review Aturan Tapera!'Kalau kita melihat langkahnya apa langkah selanjutnya kita akan lakukan jadi memang judicial review,' kata Shinta.
Read more »
Soal Polemik Tapera, Cak Imin Sebut DPR Bakal Panggil BP Tapera, Buruh dan PemerintahAturan perubahan berlaku sejak diundangkan yakni 20 Mei 2024, namun pasal jadwal pemberlakukan tidak diubah pada peraturan sebelumnya pada tahun 2020 yang berbu
Read more »
Gaji Karyawan Bakal Dipotong 3 Persen, Tiga Lembaga inilah yang Bakal Awasi Akuntabilitas BP TaperaMelalui revisi PP ini, MBR dijanjikan bisa memperoleh KPR, KBR, hingga kredit renovasi dengan tempo panjang sampai 30 tahun.
Read more »
12 Dasar Hukum Pengelolaan Iuran Tapera yang Potong Gaji Karyawan, Salah Satunya Sesuai KeadilanDalam laman resmi Tapera, tercatat bahwa 3 menteri Presiden Jokowi juga menjabat sebagai anggota Komite Tapera.
Read more »
BP Tapera Buka Suara soal Gaji Karyawan Dipotong Buat IuranBadan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) buka suara, soal aturan kewajiban iuran Tapera bagi karyawan.
Read more »
Gaji Dipotong Iuran Tapera tapi Sudah Punya Rumah, Duitnya untuk Apa?Pemerintah melalui BP Tapera resmi menerapkan kebijakan kewajiban potongan iuran Tapera untuk semua pekerja.
Read more »