Sudah diusulkan sejak 2019 lalu, revisi Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang RTRW tak kunjung disahkan.
– Sudah diusulkan sejak 2019 lalu, revisi Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan tak kunjung disahkan. Dampaknya, bisa dirasakan langsung para investor.
Tak kunjung terbitnya RTRW baru, membuat investor kesulitan mengembangkan bisnisnya. Khawatir tak sesuai dengan RTRW yang baru. Ketua Jaringan Informasi Masyarakat Mukhlis mengungkapkan, lambatnya pengesahan RTRW berdampak besar terhadap investasi di Kabupaten Pasuruan. Dari catatannya, ada sebanyak kurang lebih 631 investor yang gagal untuk menanamkan modalnya ataupun mengembangkan usahanya di Kabupaten Pasuruan.
Pemicunya, tak jelasnya perda RTRW tersebut. Sehingga, pemodal menjadi khawatir ataupun takut untuk menanamkan modal maupun mengembangkan usahanya. “Makanya, kami mendorong agar revisi Perda tersebut segera disahkan. Karena hal ini berkaitan dengan investasi di Kabupaten Pasuruan,” tandasnya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Eksekutif dan Legislatif Provinsi Bali Saling Dukung Pembahasan RaperdaDENPASAR, BALI EXPRESS - Lembaga Eksekutif dan Legislatif Provinsi Bali sepakat untuk menyelenggarakan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak dilaksanakan melalui kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak A
Read more »
Jokowi Dorong DPR Segera Selesaikan Pembahasan RUU Perampasan AsetAdanya Undang-Undang Perampasan Aset diharapkan dapat memudahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Read more »
PAN dan PPP Pastikan Pembahasan Koalisi Besar KIR-KIB Terus BerjalanPembahasan mengenai penyatuan Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) makin serius.
Read more »
Legislator NasDem Dukung Pembahasan RUU Perampasan AsetANGGOTA Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari (Tobas) menegaskan pihaknya mendukung penuh rencana pembahasan rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset
Read more »
Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera DibahasPembahasan RUU Perampasan Aset diharapkan Presiden Joko Widodo bisa segera dibahas di DPR.
Read more »
Soal RUU Perampasan Aset, Jangan Ada Dusta antara DPR dan PemerintahAnggota Komisi III DPR Arsul Sani menegaskan, DPR tak menghalang-halangi pembahasan RUU perampasan aset.
Read more »