ART Dukung Menko Mahfud MD Mengejar Dugaan TPPU di Kemenkeu TPPU
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha mendukung langkah Menko Polhukam Prof Mahfud MD dalam membuka transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan .
"Kita perlu men-support Saudara Prof Mahfud untuk melakukan langkah yang lebih spesifik untuk mengejar dugaan TPPU yang ada di Kemenkeu," kata dia di Jakarta, Minggu . "Tidak boleh hanya menyerahkan begitu saja kepada aparat penegak hukum," ucap pria yang beken disapa dengan inisial ART itu.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Modus Dugaan TPPU Rp189 Triliun Terkait Impor Emas, Tim Mahfud Cek ke SurabayaMenko Polhukam Mahfud MD mengatakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp189 triliun dengan mengimpor emas telah dilakukan hingga pengecekan pabrik.
Read more »
Soal selisih data TPPU dengan Mahfud MD, Ini kata Kemenkeu - ANTARA NewsWamenkeu Suahasil Nazara di Jakarta, Jumat (31/3) menjelaskan alasan perbedaan data terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkup Kemenkeu senilai Rp35 triliun. Selengkapnya:
Read more »
Mahfud MD Sebut Ada yang Tutupi Kasus TPPU Rp 189 Triliun, Ini Penjelasan KemenkeuWakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menjelaskan, awal mula perkara adanya dugaan kasus tindak pidana pencucian uang tersebut (TPPU).
Read more »
Rektor Unissula Dorong Penuntasan Dugaan Pencucian Uang di KemenkeuRektor Unissula Semarang mendukung langkah Ketua Komite Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD.
Read more »
Mahfud Lega Data Dugaan TPPU Rp349 Triliun di Kemenkeu Cocok, Tinggal DiusutMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menanggapi pengakuan pihak Kementerian Keuangan terkait dugaan TPPU Rp349 triliun di Kemenkeu.
Read more »
Wamenkeu Tegaskan Tidak Ada Perbedaan Data TPPU, Mahfud MD: Sekarang Tinggal Penegakan HukumnyaMenkopolhukam Mahfud MD meminta agar penegakan hukum terkait TPPU Rp349 di Kemenkeu dijalankan.
Read more »