Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan Menko Polhukam Mahfud Md akan minta klarifikasi Mahkamah Konstitusi (MK) soal putusan perpanjangan masa jabatan Ketua KPK.
Liputan6.com, Jakarta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengungkapkan Menko Polhukam Mahfud Md akan minta klarifikasi Mahkamah Konstitusi soal putusan perpanjangan masa jabatan Ketua KPK.
Namun, dia sendiri enggan berkomentar banyak terhadap putusan MK soal masa jabatan Ketua KPK tersebut. Yasonna menyampaikan dia menghormati bagaimana pun putusan MK.Sebelumnya, MK mengabulkan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
2 dari 2 halamanPertimbangan MKFajar menambahkan, pertimbangan mengenai keberlakuan Putusan 112/PUU-XX/2022 bagi Pimpinan KPK saat ini, dapat dilihat dalam Pertimbangan Paragraf [3.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Revisi Masa Jabatan Pimpinan KPK, Yasonna Laoly: Mahfud MD Akan Tanya Langsung ke MKMahfud MD akan menanyakan langsung kepada Mahkamah Kontitusi (MK) terkait maksud dan tujuan penambahan masa jabatan Pimpinan KPK.
Read more »
Arteria Sudutkan Mahfud, Mahfud Peringatkan Denny, Informasi Rahasia Bocor |Republika OnlineDenny bantah membocorkan rahasia negara seperti disebut Mahfud.
Read more »
Mahfud MD akan Minta Penjelasan MK soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPKMahfud MD akan meminta penjelasan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun.
Read more »
Laode M Syarif Ditunjuk Mahfud MD Jadi Wakil Ketua Tim Reformasi Hukum, Ini Profil Eks Wakil Ketua KPKMenko Polhukam Mahfud MD membentuk Tim Reformasi Hukum. Ia menunjuk eks pimpinan KPK Laode M Syarif sebagai wakil ketua. Ini profilnya.
Read more »
Ombudsman Berpeluang Panggil Paksa Ketua KPK Firli Bahuri!Ombudsman memiliki opsi untuk mendatangkan Ketua KPK Firli Bahuri secara paksa jika tak memenuhi undangan untuk ketiga kalinya.
Read more »
Ombudsman Dapat Jemput Paksa Ketua KPK Firli Bahuri jika MangkirOpsi ketiga adalah opsi pemanggilan paksa, bila Ombudsman menilai ada unsur kesengajaan, apalagi dibuktikan dengan surat tertulis terkait dengan penolakan kehadiran.
Read more »