Wali Kota Depok Mohammad Idris menyebut udara di Depok masih dalam kategori sedang. Hal ini terkait kota Depok pada data IqAir yang mencatat Depok berada di pos
Mohammad Idris mengatakan bahwa kondisi sedang tersebut berdasarkan alat dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Mohamad Idris pun mengungkapkan akan tetap mengacu kepada alat pengukur polusi udara yang diberikan oleh kementerian. Polusi udara di kota Depok terjadi lantaran padatnya kendaraan yang melintasi jalan utama di Kota Depok.Pemerintah Kota Depok akan menggencarkan penghijauan khususnya di jalan utama yang kerap dilalui kendaraan.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Wali Kota Depok Akui Kemarau Panjang dan Polusi Udara Buat Penderita Ispa MeningkatPemerintah Kota Depok membenarkan kemarau panjang dan polusi udara memberikan dampak terhadap penyakit Inspeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Read more »
Wali Kota Depok Perintahkan PNS WFH untuk Kurangi Polusi Udara: Berdiam di RumahWali Kota Idris berdalih kebihakan WFH berdasarkan instruksi Kemendagri
Read more »
Wali Kota Depok Sebut Pengukuran Kualitas Udara Gunakan Alat KementerianIdris menegaskan, alat pemberian dari Kementerian Lingkungan Hidup masih digunakan dan memberikan laporan secara berkala ke kementerian.
Read more »
Wali Kota Depok Akan Terapkan WFH, Dampak Polusi Udara JabodetabekPenerapan WFH bagi ASN di lingkungan Pemkot Depok akan mulai diterapkan pada September 2023 mendatang.
Read more »
Belasan Mantan Anggota DPRD Kota Malang Datangi Polda Jatim, Laporkan Wali Kota MalangBelasan mantan anggota DPRD Kota Malang periode 1992-1997 melaporkan Wali Kota Malang Sutiaji ke Ditreskrimsus Polda Jatim atas lahan mereka yang akan ditarik
Read more »
Puluhan Mantan Anggota DPRD Kota Malang Laporkan Wali Kota Sutiaji ke Polda Jatim, Kasus Apa?Sebanyak 45 orang mantan anggota DPRD kota Malang periode 1992-1997 melaporkan Wali Kota Malang, Sutiaji ke Ditreskrimsus Polda Jatim, terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) wali kota yang akan menarik kembali lahan perumahan yang sudah mereka tempati sejak puluhan tahun tersebut.
Read more »