Wakil Ketua MPR: UU TPKS Belum Efektif Lindungi Korban Kekerasan Seksual Sindonews BukanBeritaBiasa .
harus dibarengi dengan komitmen kuat dari pemerintah untuk melahirkan aturan pelaksanannya. Hal itu agar upaya negara melindungi setiap warga negara dari ancaman tindak kekerasan seksual segera terwujud.
"Sudah hampir setahun sejak UU TPKS disahkan, efektivitas UU itu untuk menjadi payung perlindungan korban kekerasan seksual belum memadai dalam mencegah sekaligus memutus rantai kekerasan seksual," katanya.Menurut Rerie, panggilan akrab Lestari Moerdijat, efektivitas UU TPKS mesti diletakkan dalam koridor kemampuan hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait kekerasan seksual yang terjadi di negeri ini.
“Saya prihatin pascalahirnya UU TPKS, sejumlah kasus tindak kekerasan seksual malah diselesaikan di luar pengadilan yang berujung damai dan merugikan korban,” ucapnya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPAI Dorong Adanya Jaminan Rehabilitasi untuk Anak Pelaku Kekerasan SeksualKPAI mendorong adanya jaminan rehabilitasi bagi anak pelaku kekerasan seksual dalam aturan turunan UU TPKS.
Read more »
Pemulihan Trauma Kekerasan Seksual Perlu Peranan Ibu |Republika OnlineBeban yang dialami oleh korban tak hanya sekadar fisik, tapi juga psikologis.
Read more »
17 Kandidat Satgas Penanganan Kekerasan Seksual UII Jalani Uji Publik |Republika OnlineUII serius untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus.
Read more »
Khusnan: Pelaku Kekerasan Seksual Layak DikebiriKetua Fraksi PKB Khusnan Abadi merasa prihatin dengan kasus pelecehan maupun kekerasan seksual di Bumi Blambangan. Menurutnya, perlu adanya tindakan tegas dari penegak hukum dan instansi pendidikan untuk mencegah kejadian yang sama agar tidak terulang lagi.
Read more »
DWP Kemendikbudristek akan Turun Tangan Bantu Satgas PPKS di Kampus |Republika OnlineRelawan DWP Kemendikbudristek akan dibekali cara menangani kasus kekerasan seksual
Read more »
Perlu Aturan Pelaksanaan untuk Optimalkan Implementasi UU TPKSWakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menilai, ada beberapa hal yang menjadi penghambat implementasi UU itu di lapangan.
Read more »