Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengusulkan agar membentuk panitia kerja (Panja) dalam menyongsong gelaran Pemilu 2024. Pembentukan Panja ini terkait dengan netralitas TNI.
"Kalau memang berkenan untuk menjaga muruah DPR, buatlah panja netralitas TNI. Jadi, kita sembari, kesibukan kita sebagai caleg, kita membuat pengawasan," kata Utut dalam rapat antara Komisi I DPR RI bersama dengan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan jajarannya di DPR RI, Selasa .
"Yang paling sulit dari kepala staf dan Panglima ini kalau presiden perintah. Tentara dari kecil untuk tegak lurus kepada atasan," ujarnya. "TNI harus netral. Saya selalu sampaikan kepada jajaran kalau Pemilu ini mau damai, sejuk. Kuncinya TNI-Polri harus netral dulu," tegas Yudo.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Wakil Ketua Komisi I Fraksi PDIP Usul Bentuk Panja Netralitas TNIWakil Ketua Komisi I Fraksi PDIP usul bentuk panja netralitas TNI.
Read more »
VIDEO: PDIP Sebut Prabowo-Gibran Neo Orba, Gerindra: Kampanye NegatifWakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menanggapi pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaeful Hidayat,...
Read more »
Legislator PDIP Usul Pembentukan Panja Netralitas TNI di Pemilu 2024Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Utut Adianto mengusulkan pembentukan panja (panitia kerja) netralitas TNI di pemilu 2024.
Read more »
Wakil Ketua Umum DPP Dewan Masjid Indonesia Tegaskan Menolak Terlibat Politik Praktis"Sekali lagi saya tekankan, Dewan Masjid tidak boleh terlibat politik, saya pun demikian menolak terlibat di politik praktis," tuturnya.
Read more »
Wakil Ketua PN Batam: Tidak Ada Intervensi di Sidang RempangWakil Ketua PN Batam Bambang Trikoro berharap perkara yang menyangkut 30 demonstran Rempang dapat diselesaikan dengan mekanisme 'restorative justice'.
Read more »
Wakil Ketua MPR: Jangan Sampai Putusan MKMK Malah Dinilai Publik Sudah 'Masuk Angin'Wakil MPR Hidayat Nur Wahid berharap agar putusan MKMK dapat menyelamatkan marwah kehidupan berkonstitusi; Jangan sampai malah dinilai publik sudah 'masuk angin'.
Read more »