Wakil Bupati (Wabup) Timor Tengah Selatan (TTS) Johny Army Konay akan menonaktifkan alias mencopot SEEH dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah.
Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Johny Army Konay akan menonaktifkan alias mencopot SEEH dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah SD Inpres Taub, Kecamatan Kualin, Kabupaten TTS, Nusa Tenggara Timur . Sanksi ini bakal dijatuhkan bila SEEH terbukti bersalah menyuruh tiga siswanya makan kertas, jilat tembok, kaca, dan pintu.
"Saya pikir kalau terbukti pasti dinonaktifkan. Sehingga tidak menimbulkan trauma bagi siswa yang lain. Kemudian meminimalisasi polemik yang akan terjadi," ujar Johny saat dihubunigiJohny menerangkan kasus tersebut masih mengedepankan asas praduga tak bersalah. Menurutnya, jika terbukti, tindakan SEEH itu jelas tidak bisa dibenarkan di mata hukum. Karena itu, dia menyerahkan kepada polisi untuk mengungkap kasusnya.
"Saya yakin polisi sedang bekerja untuk mengungkap kasusnya. Karena tindakan SEEH itu tidak bisa dibenarkan," terang Johny. Dia menyebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTS juga telah membentuk tim yang turun ke sekolah itu untuk menginvestigasi.Dia menegaskan seharusnya para guru harus memberikan ruang kebebasan kepada siswa-siswi untuk berpikir bebas dan demokratis tanpa tekanan maupun kekerasan.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Belajar Dari kasus Mirna Hingga Rusia Ancam Inggris & JermanPelajaran di Balik Kasus Mirna Salihin Hingga Rusia Ancam Bom Inggris & Jerman
Read more »
Kekeringan Ancam Stok & Harga Pangan, Inflasi RI Apa Kabar?Kekeringan Ancam Stok & Harga Pangan, Inflasi RI Apa Kabar?
Read more »
Ini Alasan MK Tolak Permohonan Buruh Copot Perppu Ciptaker, Dinilai Tak BeralasanHakim Mahkamah Konstitusi (MK) Daniel Yusmic mengatakan alasan menolak permohonan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) karena dinilai tidak beralasan.
Read more »
MK Tolak Permohonan Copot Perppu CiptakerKetua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyatakan menolak permohonan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) dalam sidang pleno, Senin (2/10/2023).
Read more »
FOTO: Tuntut Cabut UU Cipta Kerja, Massa GEBRAK Geruduk Gedung MK dan Ancam Mogok KerjaDalam aksinya mereka meminta pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta PP Turunannya.
Read more »