Rahmat Bagja sempat mengusulkan agar Pilkada Serentak 2024 ditunda.
Rahmat Bagja
Bagja mengatakan, usulan untuk membahas opsi penundaan pilkada itu bukan usulan resmi lembaganya. Usulan tersebut hanya sebatas bahasan diskusi dalam forum kementerian/lembaga bersama Kantor Staf Presiden .Bagja mengaku juga tidak akan mengusulkan opsi tersebut secara resmi karena penentuan jadwal Pilkada Serentak 2024 merupakan domain Pemerintah dan DPR RI. Bagja juga membantah bahwa opsi yang dilontarkannya itu menimbulkan kegaduhan.
"Kami khawatir sebenarnya Pilkada 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru. Tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," kata Bagja, dikutip dari laman resmi Bawaslu RI.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Deputi KSP Pastikan Pilkada Serentak 2024 tidak Ditunda |Republika OnlineKetua Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan agar Pilkada 2024 ditunda.
Read more »
Bawaslu usul bahas opsi tunda Pilkada Serentak 2024Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan Pemerintah dan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membahas opsi penundaan pelaksanaan ...
Read more »
Bawaslu Usul Bahas Opsi Tunda Pilkada 2024Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan pembahasan opsi penundaan Pilkada 2024 karena beririsan dengan Pemilu 2024 dan adanya risiko masalah keamanan. Nasional Bawaslu
Read more »
KSP: Pemerintah tetap laksanakan pilkada 2024 sesuai jadwalDeputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November ...
Read more »
Usul Penundaan Pilkada 2024, Bawaslu Diingatkan Komisi II DPR tak Berpolitik |Republika OnlineJunimart Girsang kaget mendengar banyaknya berita terkait usulan penundaan pilkada.
Read more »
Bawaslu Usul Penundaan Pilkada, Pemerintah: Tetap November 2024'Pemerintah masih berpegang pada Undang-undang (UU) yang ada. Bahwa UU mengatur Pilkada November 2024,' ujar Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro. Nasional Pilkada
Read more »