Peraturan mengenai penyaluran BBM subsidi dan kompensasi yang ada saat ini dinilai masih belum efektif dalam memastikan distribusi BBM tepat sasaran.
Data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menunjukkan, untuk komoditas LPG, kelompok rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah hanya menikmati 33,1 persen dari total subsidi LPG, sementara 66,9 persen LPG subsidi dinikmati oleh kelompok yang lebih mampu.
Di sisi lain, publik masih menunggu bagaimana perubahan pada Perpres No. 191 tahun 2014 sebagai payung hukum penyediaan dan penyaluran BBM saat ini dapat berjalan dengan efektif atau tidak. Anggota DPR RI, Kardaya Warnika, menyatakan bahwa perubahan kebijakan BBM ini sangat sensitif dan menimbulkan gejolak publik. Maka, setiap perubahan kebijakan menyangkut BBM perlu mengingat tiga poin utama, yaitu, ketersedian produk, aksesibilitas, dan keterjangkauan harga.
Misalnya, sudah ada 520 SPBU per Februari 2023 yang memiliki konektivitas CCTV SPBU dengan data center Pertamina. Namun, total SPBU di Indonesia ada sekitar 4000 – 5000 unit. Berangkat dari hal tersebut, maka penting menguatkan regulasi melalui revisi Perpres No 191 tahun 2014.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kapal Pengangkut BBM Pertamina Terbakar di Dekat Terminal BBM Ampenan, 14 ABK Berhasil DiselamatkanSebanyak tiga ABK dilaporkan menjadi korban. Kapal Pengangkut BBM pertamina terbakar tidak jauh dari terminal BBM Ampenan...
Read more »
Biar Pertalite Nggak 'Bocor', Indef Rekomendasikan 4 Skema PembatasanSkema pembatasan BBM tersebut bertujuan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan subsidi BBM, khususnya Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite.
Read more »
Urgensi Pendidikan Followership bagi Polri: Pelajaran Kasus Sambo dan Tragedi KanjuruhanAmerika Serikat bahkan memasukkan kasus Ferdy Sambo dan tragedi Kanjuruhan dalam detail laporan Hak Asasi Manusia (HAM) tahunan. Muhsin Budiono NurhadiTrainer Followership...
Read more »
Urgensi RUU Kesehatan untuk Perbaiki Layanan ke MasyarakatUrgensi RUU Kesehatan untuk Perbaiki Layanan ke Masyarakat TempoNasional
Read more »
Prima Kecewa tidak Pernah Diajak Bicara oleh Komisi II DPR |Republika OnlineDPR melihat belum ada urgensi untuk mendengar keterangan dari Prima.
Read more »