Pembentukan pansus dinilai mendesak.
“Dugaan kasus transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementrian keuangan bisa jadi pintu masuk untuk membongkar jejaring pencucian uang oleh aparatur negara yang melibatkan banyak sekali pejabat kementerian,” katanya dalam keterangan persnya, Senin .
Dia menerangkan, salah satu dugaan tindak pidana pencucian uang kemungkinan melibatkan pihak Bea Cukai. Di mana impor emas batangan yang mahal, hanya dicatat sebagai emas mentah yang nilainya lebih kecil.“Ini jelas pelanggaran, namun tidak diperiksa oleh pejabat berwenang di Kementrian Keuangan,” tegasnya.
Untuk menutupi kasus ini, Grace mengungkapkan, bawahan Menteri Keuangan bahkan diduga tidak menyampaikan laporan PPATK kepada Sri Mulyani. “Tahun 2017, Kepala PPATK memberikan langsung data temuan kepada sejumlah pejabat Kementerian Keuangan antara lain Dirjen Bea Cukai dan Inspektur Jenderal. Namun laporan ini nampaknya tidak sampai ke Bu Sri Mulyani. Jika benar demikian masalah ini sangatlah serius,” ujarnya.
Untuk itu, kata dia,PSI meminta DPR segera membentuk Panitia Khusus atau Pansus. Jika kasus ini melaju tanpa pengawalan spesial atau memperlihatkan kesungguhan sebagai elite politik, dia khawatir, upaya memberantas tindak pidana pencucian uang akan sulit dilakukan.Grace menduga, kasus ini tidak hanya melibatkan uang jumbo Rp349 triliun, melainkan juga dugaan sindikat pencucian uang yang melibatkan banyak pejabat Kementrian Keuangan dan Kementrian lain.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Respons I Wayan Sudirta terkait Pernyataan Mahfud di Media soal Transaksi Janggal KemenkeuRespons I Wayan Sudirta terkait Pernyataan Mahfud di Media soal Transaksi Janggal Kementerian Keuangan
Read more »
Fahri Hamzah Dukung Mahfud MD Bongkar Transaksi Janggal di Kemenkeu meski Tak Perlu RibutFahri Hamzah mendukung Mahfud MD membongkar kasus dugaan adanya transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan meski sesungguhnya tak perlu ribut.
Read more »
Kemenkeu Klarifikasi soal Beda Data Transaksi Janggal dengan Mahfud MD dalam Rapat di DPRKemenkeu Klarifikasi soal Perbedaan Data Transaksi Janggal dengan Mahfud MD dalam Rapat di DPR RI
Read more »
Fahri Hamzah Cium Gelagat Upaya Hentikan Kasus Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di KemenkeuFahri Hamzah mengaku pesimis kasus transaksi jangggal di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triiliun yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD menemui titik akhir.
Read more »
Heboh Transaksi Janggal Rp349 T, DPR Diminta Bentuk PansusEkonom Indef Didik J. Rachbini meminta agar DPR segera membentuk pansus untuk menindaklanjuti soal transaksi janggal Rp349 triliun.
Read more »