Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan dasar hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah.
Liputan6.com, Jakarta Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang sebelumnya berlaku.
Komisi II DPR dan Pemerintah sepakat membentuk panitia kerja revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara . Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung usai rapat kerja dengan perwakilan Pe... Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pelemahan Kredit Korporasi dan Investasi tidak Hanya karena Dampak Jelang PemiluSecara historis di periode pemilu tahun 2009, 2014, dan 2019, menunjukkan pertumbuhan kredit relatif menurun pertumbuhannya.
Read more »
X Ungkap Hilangnya Tweet Sebelum 2014 di Twitter Karena Bug dan Sudah DiperbaikiElon Musk sempat dikira menghapus tweet lawas sebelum Desember 2014 di Twitter. Namun, X mengonfirmasi bahwa hal itu adalah bug dan sudah diperbaiki.
Read more »
Pemerintah Usul 3 RUU Baru Masuk Prolegnas Prioritas 2023Pemerintah mengusulkan tiga rancangan undang-undang baru masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.
Read more »
Uji materi UU TNI terkait masa pensiun tercatat buku register MKPermohonan uji materi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya untuk Pasal 53 yang mengatur masa pensiun prajurit tercatat dalam Buku Register ...
Read more »
Ramai-ramai Berebut Jadi Anggota DPR, Modalnya Capai Rp15 M!Simak penjelasan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 Fahri Hamzah.
Read more »
Selain Vonis Penjara 9 Tahun, Hak Dipilih Eks Bupati Bangkalan Latif Amin Imron Dicabut 5 TahunBupati Bangkalan nonaktif Abdul Latif Amin Imron atau Ra Latif divonis 9 tahun penjara terkait dengan kasus jual beli jabatan dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Bangkalan.
Read more »