Lima indikator desa percontohan antikorupsi di antaranya penguatan tata laksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.
Hal tersebut diungkapkannya saat menghadiri Bimbingan Teknis Desa Antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI yang diadakan di Balai Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pada Rabu pagi.“Program ini kan atas inisiasi dari Pak Gubernur yang dilaksanakan pada hari ini [Rabu 24 Mei 2023]. Iya mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh narasumber dari KPK-RI bisa bermanfaat bagi para kepala desa serta perangkat desa,” ucapnya.
“Namun, itu sudah terlanjur dan tidak ada masalah. Akan tetapi, lebih baik lagi kalau pelaksanaan Bimtek ini juga dimulai sebelum uang itu digelontorkan,” kata Ali saat ditemui seusai acara. Sementara, setiap Kabupaten sudah memilih satu desa yang layak jadi percontohan. Desa yang menjadi percontohan desa antikorupsi adalah desa yang harus memenuhi lima indikator.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ratusan Kades dan Sekdes Berangkat ke Semarang Besok, Hadiri Sarasehan Kades se-JatengDalam undangan yang tertera, para kades dikumpulkan dalam rangka sarasehan Kades se-Jawa Tengah.
Read more »
Kedepankan Dialog dalam Pembahasan RUU PermuseumanPembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Permuseuman harus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan.
Read more »
Kalender Bali Senin 5 Juni 2023: Baik Bikin Undang-undang, Hindari Membangun RumahKalender Bali Senin 5 Juni 2023 bertepatan dengan Soma Paing Ukir: Hari baik untuk membuat undang-undang, hindari membangun rumah.
Read more »
Puluhan Ribu Tenaga Kesehatan Geruduk Gedung DPRAksi yang diikuti oleh 5 organisasi profesi medis ini menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan
Read more »
Ribuan Dokter Geruduk Gedung DPR, Ketum IDI Tegaskan Tak Ada Urgensi dalam RUU KesehatanKetua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Adib Khumaidi menegaskan bahwa tidak ada urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law
Read more »
Ketua IAI sebut Multi Profesi dalam RUU Kesehatan Omnibus Law Berdampak Keselamatan PasienKetua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Noffendri Roestam menyoroti dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law ada multi Organisasi Profesi (OP).
Read more »