Tumpang Tindih Lahan Hutan Berujung Konflik di Kalteng, ATR/BPN Didesak Atasi

Philippines News News

Tumpang Tindih Lahan Hutan Berujung Konflik di Kalteng, ATR/BPN Didesak Atasi
Philippines Latest News,Philippines Headlines
  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 74 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 33%
  • Publisher: 70%

Sampai saat ini persoalan tata ruang wilayah di Indonesia masih kerap jadi masalah. Di Kalteng, tata ruang yang bermasalah jadi pemicu konflik di antara masyarakat hingga pelaku bisnis. Nusantara AdadiKompas

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto memberikan penjelasan kepada masyarakat di Palangkaraya, Jumat .

Dalam kunjungan itu, beberapa warga ikut berdiskusi dengan Menteri ATR/Kepala BPN dan wakil. Semua warga yang bertanya mengeluhkan persoalan tumpang tindih lahan, baik ladang, sawah, maupun jenis lahan lainnya dengan kawasan hutan. Selain itu juga persoalan tumpang tindih sertifikat. ”Modusnya pakai verklaring yang kami duga palsu semua. Lalu diakali kelompok dengan lambang adat dan bekerja sama dengan oknum-oknum lain, mulai dari pejabat hingga aparat penegak hukum,” kata Men Gumpul.Surni , warga Barito Selatan, mengungkapkan, tanah seluas 10 hektar yang selama ini dikelola keluarganya untuk ditanami karet hingga ladang padi kini tak lagi bisa dikelola lantaran masuk dalam kawasan hutan. Hal itu pun baru diketahui setelah tanah tersebut bergenerasi dikelola keluarganya.

Hadi menjelaskan, selama TORA belum dikeluarkan oleh KLHK, pihaknya tidak akan bisa mengeluarkan sertifikat kepemilikan tanah. Jika memang ada bukti BPN mengeluarkan sertifikat di kawasan hutan, maka bisa diancam dengan pidana. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalteng Bayu Herinata mengungkapkan, karut-marut tata ruang di Kalteng itu terjadi lantaran masyarakat tidak mendapatkan kepastian atas lahannya atau wilayah kelola, terutama masyarakat hukum adat. Dampaknya, konflik tenurial tidak terhindar hingga berujung warga dikriminalisasi.”Narasinya perlu diubah, bukan desa yang masuk kawasan hutan, melainkan kawasan hutan negara yang masuk ke wilayah desa.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

hariankompas /  🏆 8. in İD

Philippines Latest News, Philippines Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MUI Minta Isu Politik Jangan Sampai Bikin Bangsa Indonesia PecahMUI Minta Isu Politik Jangan Sampai Bikin Bangsa Indonesia Pecah'Kesatuan dan persatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini agar kita dapat menjadi saling pengertian,' katanya.
Read more »

Pelatih Burundi Masih Belum Paham Banget Kekuatan Timnas Indonesia | Goal.com IndonesiaPelatih Burundi Masih Belum Paham Banget Kekuatan Timnas Indonesia | Goal.com IndonesiaTimnas Indonesia bakal menghadapi Burundi pada FIFA Matchday bulan ini. Pelatih Etienne Ndayiragije mengaku masih belum tahu detail kekuatan pasukan Merah Putih. Indonesia Burundi FIFAMatchday
Read more »

Target Elkan Baggott Buat Laga Timnas Indonesia Kontra Burundi | Goal.com IndonesiaTarget Elkan Baggott Buat Laga Timnas Indonesia Kontra Burundi | Goal.com IndonesiaTimnas Indonesia bakal menghadapi Burundi pada FIFA Matchday bulan ini. Bek Elkan Baggott menyatakan kesiapannya untuk melakoni pertandingan tersebut. Indonesia Burundi FIFAMatchday
Read more »

Semen Indonesia raih penghargaan BUMN terpopuler PR Indonesia AwardsSemen Indonesia raih penghargaan BUMN terpopuler PR Indonesia AwardsEmiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG berhasil meraih penghargaan kategori terpopuler pada media cetak dan online ...
Read more »

Eksil ditawari kembali menjadi warga negara Indonesia - 'Kalau ditawari dwikewarganegaan saya mau' - BBC News IndonesiaEksil ditawari kembali menjadi warga negara Indonesia - 'Kalau ditawari dwikewarganegaan saya mau' - BBC News IndonesiaSebagian eksil menyambut datar rencana pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo untuk memulihkan kewarganegaraan orang-orang yang terhalang pulang sesudah peristiwa 1965. Mereka tetap menuntut pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan dalam tragedi yang memaksa mereka kehilangan status WNI.
Read more »



Render Time: 2025-04-06 11:57:51