Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menantang DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Liputan6.com, Jakarta Partai Solidaritas Indonesia menantang DPR untuk membentuk Panitia Khusus terkait transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan .
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie mengatakan, pembentukan Pansus ini sangat mendesak. Sebab, berdasarkan penjelasan Menko Polhukam Mahfud Md, setidaknya ada 491 ASN di Kemenkeu, 13 ASN kementerian/lembaga lain dan 570 pihak non-ASN terlibat. "Ini jelas pelanggaran, namun tidak diperiksa oleh pejabat berwenang di Kementerian Keuangan," jelas dia.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Grace Natalie Tantang DPR Bentuk Pansus Transaksi Mencurigakan KemenkeuGrace Natalie menantang DPR untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait transaksi mencurigakan Kementerian Keuangan sebesar Rp 349 triliun. - Halaman 1
Read more »
Irjen Kemenkeu Beberkan Tiga Model Lini Pengawasan Pegawai Kemenkeu BermasalahInspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh menjelaskan bahwa pihaknya memiliki sistem kerangka kerja untuk melakukan pengawasan terhadap pegawainya.
Read more »
Irjen Kemenkeu Beberkan Tiga Lini Pengawasan Pegawai Kemenkeu BermasalahInspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh menjelaskan bahwa pihaknya memiliki sistem kerangka kerja untuk melakukan pengawasan terhadap pegawainya.
Read more »
Heboh Transaksi Janggal Rp349 T, DPR Diminta Bentuk PansusEkonom Indef Didik J. Rachbini meminta agar DPR segera membentuk pansus untuk menindaklanjuti soal transaksi janggal Rp349 triliun.
Read more »
Respons Anggota DPR terkait Pernyataan Mahfud di Media soal Transaksi Janggal KemenkeuRespons I Wayan Sudirta terkait Pernyataan Mahfud di Media soal Transaksi Janggal Kementerian Keuangan
Read more »
Kemenkeu Klarifikasi soal Beda Data Transaksi Janggal dengan Mahfud MD dalam Rapat di DPRKemenkeu Klarifikasi soal Perbedaan Data Transaksi Janggal dengan Mahfud MD dalam Rapat di DPR RI
Read more »