Aksi unjuk rasa dilakukan di kawasan Taman Sorong City hingga kantor DPRD Kota Sorong. Revisi Undang-Undang penyiaran dianggap membatasi karya-karya jurnalistik
- 22 Mei 2024, 19:37 WIBSORONG, KOMPAS.TV - , sehingga dengan tegas para Jurnalis Papua Barat Daya menolak revisi RUU penyiaran, serta menolak pengambilalihan tugas dewan Pers oleh Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawal tugas-tugas Jurnalistik.
Para Jurnalis yang terdiri dari sejumlah media massa di Papua Barat Daya ini juga menandatangani petisi penolakan yang diberikan kepada DPRD Kota Sorong untuk disampaikan pada DPR RI. Pimpinan DPRD Kota Sorong yang langsung menerima aspirasi para Jurnalis dan menyampaikan dalam waktu dekat aspirasi ini akan segera dibawa ke sekretariat DPR RI.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
TOLAK REVISI RUU RUU PENYIARAN JURNALIS JURNALIS INDONESIA DPRD KOTA SORONG SORONG PAPUA BARAT DAYA BERITA DAERAH
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
AJI Indonesia tolak revisi Undang-Undang PenyiaranAliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menolak revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran, yang saat ini sedang bergulir di DPR ...
Read more »
Daftar RUU Buru-buru Disahkan DPR: Kementerian, MK, hingga PenyiaranDPR baru-baru ini mangesahkan sejumlah Rancangan Undang-undang untuk digodok menjadi Undang-undang, berikut daftarnya.
Read more »
Menimbang revisi Undang-Undang PemiluWacana merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengemuka usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara Perselisihan Hasil ...
Read more »
Revisi UU MK dan Catatan Panjang Pembentukan Undang-Undang 'Kejar Tayang' Era JokowiPengesahan RUU MK menjadi catatan panjang sejumlah revisi Undang-Undang pada era Jokowi yang dibentuk dalam waktu singkat.
Read more »
Menanti Babak Baru Paket Revisi Undang-undang PolitikKualitas pemilu dan sistem politik mesti diperbaiki melalui revisi berbagai undang-undang politik.
Read more »
PDIP Jakarta Nilai Memperbanyak Revisi Undang-undang Jadi Ciri Awal Pemerintahan OtoriterMenurut Gilbert, merubah banyak undang-undang sekaligus merupakan ciri awal pemerintahan otoriter. Gilbert menilai, utak-atik undang-undang itu berhubungan dengan pembagian kekuasaan pemerintahan berikutnya.
Read more »