Buruh bakal demo besar-besaran pada Kamis 27 Juni 2024.
Senin, 10 Jun 2024 13:32 WIBFederasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin menyatakan akan melangsungkan aksi demonstrasi besar-besaran untuk menyuarakan penolakan terhadap Tabungan Perumahan Rakyat . Rencananya, aksi akan digelar pada Kamis, 27 Juni di Istana Negara, Jakarta.
Kebijakan tentang Tapera sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Iuran Tapera akan memotong sebesar 2,5% gaji pekerja, baik swasta maupun PNS, dan 0,5% ditanggung perusahaan. "Tapera adalah bagian daripada politis yang dibuat oleh pemerintah, tidak ada perwakilan dari buruh, di situlah akan bisa diduga terjadi kebocoran-kebocoran dana yang ditabung oleh buruh, oleh buruh Indonesia baik ASN maupun buruh swasta. Disini dampaknya akan lebih menyengsarakan buruh, karena dengan ditabung dipaksa tapi tidak ada controlling di Tapera-nya," tuturnya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Buruh GEBRAK Bakal Demo Tolak Tapera 20 JuniGerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) bakal menggelar aksi demonstrasi menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Read more »
Tolak Kebijakan Tapera, Buruh di Bandung Barat: Sangat Memberatkan BuruhBuruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat pun menolak iuran Tapera karena makin memberatkan buruh.
Read more »
Unjuk rasa buruh secara nasional untuk tolak Tapera pada 27 JuniSejumlah serikat buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menyatakan siap kembali melakukan unjuk rasa secara nasional untuk menolak ...
Read more »
Tolak Iuran Tapera, Ribuan Buruh Serbu Kantor Jokowi 6 Juni 2024Berbagai kelompok buruh asal Jabodetabek akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta kantor Jokowi pada Kamis (6/6/2024). Aksi ini demi menolak iuran tapera.
Read more »
Tambah Beban Buruh, Apindo Tolak Aturan TaperaSebagai solusi, pemerintah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan dana BPJS Ketenagakerjaan.
Read more »
Partai Buruh dan Gelora Bakal Gugat Aturan Pencalonan Kepala Daerah ke MKPartai Buruh dan Partai Gelora akan mengajukan uji materil atau judicial review terhadap aturan pencalonan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Read more »