Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai peningkatan kesejahteraan guru di Tanah Air harus menjadi perhatian bersama dari seluruh pemangku kepentingan di ...
Senin, 29 April 2024 13:40 WIBDalam pandangan kami, perubahan kurikulum, perbaikan sarana prasarana sekolah, hingga pergantian seragam siswa, tidak akan banyak berarti jika guru tidak disejahterakanKetua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai peningkatan kesejahteraan guru di Tanah Air harus menjadi perhatian bersama dari seluruh pemangku kepentingan di dunia pendidikan.
Angka tersebut melebihi jumlah korban lainnya, seperti orang yang terkena PHK , ibu rumah tangga , karyawan , dan pelajar .Menurut OJK, salah satu penyebab guru terjebak pinjol ilegal adalah karena penghasilan mereka yang tergolong rendah, sedangkan banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh para pahlawan tanpa tanda jasa itu. Selain itu, lanjut dia, rendahnya literasi keuangan juga turut memengaruhi keputusan untuk mengambil layanan pinjol ilegal.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi VII DPR Mendukung Holding BUMN MIND ID Tingkatkan Kepemilikan Saham di PT Vale IndonesiaKomisi VII DPR RI mendukung Holding BUMN Pertambangan MIND ID untuk dapat menambah kepemilikan saham di PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menjadi di atas 34% atau bahkan hingga 51%.
Read more »
Garuda Muda Lolos Semifinal, Komisi X DPR: Saatnya Tingkatkan InfrastrukturPrestasi Timnas U-23 menembus semifinal Piala Asia U-23 wajib menjadi pemantik pemerintah pusat untuk meningkatkan infrastruktur penunjang bagi para atlet
Read more »
Ketua Komisi II DPR-Pj Bupati Jadi Saksi Prabowo-Gibran di MKTim hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengajukan 6 saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.
Read more »
Ketua Komisi X DPR Tegaskan Ekskul Pramuka Tetap WajibSeluruh satuan pendidikan tetap mewajibkan ekstrakurikuler Pramuka, sebagaimana Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 12/2024. Hal itu ditegaskan Ketua Komisi X DPR,
Read more »
Tim Prabowo-Gibran Hadirkan Ketua Komisi II DPR, Bahas Perlunya Penunjukkan Pj Kepala Daerah oleh Pemerintah'Penetapan pejabat kepala daerah ini adalah sesuai dengan UU sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016.'
Read more »
Ketua Komisi II DPR Bantah Ada Arahan Jokowi Soal Penghapusan PilkadaPenghapusan Pilkada 2021 hingga 2023 merupakan konsekuensi dari amanat UU Pilkada.
Read more »