DPR mempertimbangkan untuk menambah jumlah komisi sebagai respons atas rencana penambahan jumlah kementerian.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berpamitan setelah menerima surat penetapan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dari KPU di Gedung KPU, Jakarta, Rabu .
Komisi merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang menjalankan fungsi penganggaran, legislasi, maupun pengawasan terhadap kinerja pemerintah sesuai dengan bidang kerjanya. Pada periode 2019-2024, DPR memiliki 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan mitra kerja masing-masing. Jumlah komisi DPR pun ditetapkan oleh DPR pada masa awal keanggotaan DPR.
Ketua MPR yang juga anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Bambang Soesatyo, menambahkan, parlemen harus mengikuti langkah pemerintah. Karena itu, ia mendukung apabila penambahan komisi di DPR disesuaikan dengan penambahan jumlah kementerian atau lembaga. ”Kan, untuk lebih melancarkan tugas-tugas eksekutif dalam lima tahun ke depan,” ucapnya.Ia membantah jika penambahan komisi DPR ini berkaitan dengan bagi-bagi ”kue kekuasaan”.
Ketua Dpr Utama Kabinet Prabowo-Gibran Pemerintahan Prabowo-Gibran Penambahan Kementerian Penambahan Komisi Dpr
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Baleg DPR Bahas Dihilangkannya Batasan Jumlah Kementerian di Pemerintahan Selanjutnya di RUU Kementerian NegaraBerita Baleg DPR Bahas Dihilangkannya Batasan Jumlah Kementerian di Pemerintahan Selanjutnya di RUU Kementerian Negara terbaru hari ini 2024-09-09 18:15:50 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Baleg DPR Setujui RUU Kementerian Negara Hapus Batas Jumlah KementerianSelain itu, pembahasan panja itu juga memuat perubahan terkait dengan pemecahan atau peleburan lembaga di dalam kementerian.
Read more »
Baleg DPR-Pemerintah Sepakati RUU Kementerian Negara, Presiden Bebas Tambah dan Pecah KementerianSembilan fraksi di DPR saat rapat pengambilan keputusan tingkat I DPR setuju ke paripurna, kecuali PDI-P dengan catatan.
Read more »
Pemerintah dan DPR Sepakati Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Kementerian DiubahPemerintah dan DPR sepakat merevisi UU tentang Kementerian Negara Kesepakatan itu meliputi perubahan Pasal 15 yang mengatur batasan jumlah kementerian
Read more »
DPR Sahkan RUU Kementerian Negara Jadi UU, Kini Presiden Bisa Bebas Tentukan Jumlah Kementerian BerapapunPengesahan itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus.
Read more »
Pemerintah dan DPR Diminta Batalkan RUU Kementerian hingga RUU WantimpresTidak dibatasinya jumlah kementerian di dalam UU Kementerian Negara dikhawatirkan menimbulkan pemerintahan tak efektif.
Read more »