Pemprov NTB membuka ruang atas tuntutan masyarakat. Terkait pencabutan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di lahan aset seluas 75 hektare di Gili Trawangan, Lombok Utara.
”Pemprov NTB sangat terbuka. Hasilnya pun kami sampaikan kembali ke masyarakat,” kata Kepala UPT Gili Trawangan Mawardi.
Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Gili mendesak pemprov untuk mencabut HPL. Tuntutan ini disuarakan dengan demo di depan kantor gubernur pada pertengahan pekan ini HPL merupakan kewenangan penuh dari Kementerian Agraria dan dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional . Sehingga pencabutannya akan kembali lagi ke kementerian. Tentu dengan melalui kajian hukum bersama DPRD NTB yang sesuai ketentuan perundang-undangan.Tuntutan pencabutan HPL atas lahan aset pemprov, tidak saja dikoordinasikan dengan Kementerian ATR.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Gubernur NTB Tak Bisa Cabut HPL di Gili Trawangan, Ini AlasannyaGubernur NTB Zulkieflimansyah memastikan tidak bisa mengabulkan permintaan pencabutan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Apalagi pemberian Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas lahan aset pemprov seluas 75 hektare di Gili Trawangan, Lombok Utara.
Read more »
Warga Minta Penyebrangan Fast Boat Amed Kembali Di BukaPuluhan warga datangi kantor DPRD Karangasem sampaikan aspirasi inginkan penyeberangan fast boat Amed Gili Trawangan Lombok dibuka lagi
Read more »
Terkait Skema Penipuan Masif, AS Tangkap Miliarder ChinaSeorang pengusaha China yang memiliki hubungan dengan Steve Bannon, mantan penasihat Gedung Putih semasa Presiden Trump, ditangkap atas tuduhan federal menipu pengikut online-nya lebih dari $1 miliar, Departemen Kehakiman mengumumkan, Rabu (15/3). Ho Wan Kwok, juga dikenal sebagai Miles Guo...
Read more »
Wahono Saputro Datangi KPK, Dipanggil terkait Penyelidikan Rafael AlunTim Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kedeputian Pencegahan KPK memastikan tak ada agenda klarifikasi. Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta...
Read more »