Permasalahan konflik pertanahan di Bumi Tambun Bungai perlu diselesaikan agar dapat membantu perekonomian masyarakat. Diperlukan upaya agar masyarakat kecil dapat turut memanfaatkan tanah melalui kepemilikan yang jelas. Hal inilah yang saat ini telah direncanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalten
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalteng Leonard S Ampung mengatakan penyelesaian konflik pertanahan merupakan salah satu bagian dari kebijakan reforma agraria, suatu konsep kebijakan agar tidak terjadi ketimpangan kepemilikan tanah di masyarakat yang dapat berimbas kepada ketimpangan ekonomi.
“Berbicara kebijakan reforma agraria ini, Kalteng memang masih jauh di bawah target nasional.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sinar Mas Land Targetkan Pangkas Emisi Karbon 35 Persen hingga 2034Sinar Mas Land menargetkan untuk mengurangi emisi karbon sebesar 35 persen pada tahun 2034. Intip strateginya.
Read more »
Sri Mulyani: Diskon 10 Persen Biaya PPN Mobil Listrik, Konsumen Hanya Perlu Bayar 1 PersenMenteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan pemberian diskon PPN bagi mobil listrik. Gimana Sobat PR tertarik beralih ke mobil listrik gak nih? 😉 . Baca Selengkapnya: PikiranRakyat PRMN PPN Mobillistrik
Read more »
Ada Subsidi, Menkeu: Harga Mobil Listrik Bisa Turun 32 Persen, Motor 18 PersenPemberian insentif kendaraan listrik oleh pemerintah bakal membuat harga mobil listrik dan motor listrik menjadi lebih murah dari harga aslinya.
Read more »
SMRC: Elektabilitas Anies Menurun Usai Deklarasi Capres, Popularitas NasDem Naik | merdeka.com'NasDem naik dari 3 persen menjadi 7 persen,' jelas Direktur Riset SMRC Deni Irvani.
Read more »
Kadin & Kemenko Perekonomian Perkuat Perdagangan Indo-PasifikKawasan Indo-Pasifik dinilai sebagai salah satu kawasan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dunia.
Read more »
1,5 Juta Hektare Hutan di Sumut Mengalami KerusakanKawasan hutan di Sumatera Utara (Sumut) semakin tergerus, dengan luas kerusakan mencapai 1,5 juta hektare lebih. Pengelolaan yang tidak baik dan penetapan kawasan hutan menjadi salah satu penyebabnya.
Read more »