Kementerian Keuangan menanggapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak keberatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait hasil audit BPKP kepada program JKN.
Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara menolak keberatan Kementerian Keuangan terkait hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kepada program Jaminan Kesehatan Nasional .
PTUN menilai dengan putusan Komisi Informasi Pusat yang menilai hasil audit BPKP itu merupakan informasi terbuka untuk publik. Dalam putusan yang dibacakan pada 8 Juni 2023, hakim PTUN menyatakan dalil-dalil keberatan Kementerian Keuangan atas putusan KIP yang memenangkan ICW tidak bersifat esensial.
3.Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan apabila telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi yang dapat diakses publik. 2 dari 3 halamanInformasi yang DikecualikanSebelumnya, sebagai pemohon informasi yang menilai bahwa informasi ini penting diketahui publik demi pengawalan pembenahan penyelenggaraan JKN, ICW sangat mengapresiasi putusan hakim PTUN yang sejalan dengan putusan KIP. Demikian dikutip dari keterangan tertulis ICW, Rabu, 21 Juni 2023.
Masa waktu yang jelas mengenai pengecualian informasi juga dinilai hakim PTUN penting untuk menjamin kepastian hukum mengenai kapan publik dapat mengakses informasi tersebut. Hal itu juga untuk mencegah upaya untuk menjadikan pengecualian informasi menjadi permanen dan berakibat pada hilangnya hak publik atas informasi dimaksud.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kemenkeu Ungkap Utang Tutut Terkait BLBI Capai Rp 700 MiliarUtang perusahaan yang terafiliasi dengan Tutut Soeharto terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mencapai Rp 700 miliar.
Read more »
Tutut Soeharto dan Tommy Soeharto dalam Sorotan Kemenkeu Terkait Utang NegaraKemenkeu mengungkap status utang Tutut Soeharto dan Tommy Soeharto kepada negara. Apa kata Kemenkeu?
Read more »
Al Zaytun Terindikasi Terkait NII, Ini Pandangan Fikih Terkait Pemberontak Negara |Republika OnlineAl Zaytun disebut dapat menjadi embrio kelompok teroris.
Read more »
Kemenkeu sebut utang perusahaan Tutut Soeharto capai Rp700 miliarDirektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menyebut, utang perusahaan Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto terkait Bantuan ...
Read more »
Terungkap! Alasan Aset Tommy Soeharto Rp2 Triliun Gak Laku-lakuKemenkeu akan melelang ulang aset milik Tommy Soeharto senilai Rp2 triliun lantaran tak laku-laku.
Read more »
Kemenkeu Gelontorkan Insentif ke UMKM yang Mau EksporBea Cukai menyiapkan berbagai insentif bagi pelaku usaha yang produknya mau diekspor. Salah satunya melalui program Klinik Ekspor.
Read more »