Presiden Joko Widodo telah meneken aturan yang membolehkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk memiliki izin pengelolaan tambang. Namun aturan itu dikritisi oleh berbagai pihak lantaran dituding bermotif politik, dapat memicu konflik horizontal, hingga memperburuk kerusakan lingkungan akibat tambang.
Presiden Joko Widodo telah menandatangani aturan yang membolehkan organisasi masyarakat keagamaan untuk memiliki izin pengelolaan tambang.
Ormas keagamaan juga hanya bisa mendapatkan izin konsesi untuk komoditas batubara di wilayah bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara . Kalau BUMN dan BUMD tidak berminat, barulah penawaran dapat diberikan kepada swasta melalui proses lelang. Mereka berhadapan dengan perusahaan dan aparat untuk mempertahankan tanah yang telah lama mereka diami yang tumpang tindih dengan izin konsesi tambang. Sementara selama ini, belum ada pengakuan negara atas tanah-tanah adat yang mereka diami.“Ini bisa menjadi konflik SARA malah. Misalnya ketika satu kelompok adat terdiri dari kelompok agama tertentu, kemudian dimasuki oleh ormas keagamaan dari kelompok agama lainnya, itu isunya berpotensi dipelintir ke mana-mana,” ujar Arman.
Menurut Melky, ormas keagamaan tidak mungkin memenuhi kriteria-kriteria yang wajib dimiliki untuk pertambangan. Oleh sebab itu, skema yang mungkin diterapkan dalam hal ini adalah ormas menjadi pemegang konsesi yang bekerja sama dengan perusahaan lain sebagai operator. Sejauh ini, Jokowi menjadi presiden yang paling murah hati memberi izin tambang dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Sejak menjabat hingga 2022, Jokowi telah memberi izin tambang di wilayah seluas 5,37 juta hektare.
JATAM meminta ormas-ormas keagamaan di Indonesia tidak serta merta menerima penawaran pemerintah untuk menjadi pengelola tambang. 'Wadas seperti desa mati': Warga yang kontra 'lari ke luar desa hindari intimidasi', pemerintah berkeras lanjutkan proyekSebagian warga yang terdampak pertambangan batu andesit di Desa Wadas, Jawa Tengah adalah Nahdliyin
“Ketika sebuah ormas keagamaan jadi pemegang konsesi, lalu operasional tambangnya menggusur pemukiman, menghancurkan kawasan hutan, merampas tanah warga, melakukan kekerasan dan kriminalisasi, apakah ormas-ormas ini mau jadi bagian dari praktik kekerasan seperti ini?” tanya Melky.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Jokowi: Bagus, 2 Hari Sekali KetemuPresiden Jokowi merespons baik wacana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk perkumpulan presiden terdahulu atau presidential club.
Read more »
Jokowi Rezmi Izinkan Organisasi Keagamaan Kelola Usaha PertambanganPresiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengizinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola lahan tambang.
Read more »
Ormas Keagamaan Dapat Jatah Prioritas IUP Tambang, Ini Isi AturannyaPresiden RI Jokowi menerbitkan PP 25/2024, salah satunya berisi Ormas Keagamaan dapat prioritas IUP Tambang
Read more »
Jokowi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang, Dikasih Tempat PrioritasPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan bisa mengelola tambang.
Read more »
Ketua KPPS Minta Surat Mandat dari Presiden ke Saksi, Hakim Arief Heran Sampai Tanya Presiden Apa?Hal itu justru makin membuat Hakim Arief heran.
Read more »
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Jokowi: Bagus Pertemuannya Dua Hari Sekali Enggak Apa-ApaPresiden Joko Widodo mengapresiasi rencana tersebut. Jokowi menilai hal tersebut baik untuk membantu pemerintah dalam bentuk masukan.
Read more »