RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Uang Kartal tak kunjung dibahas di DPR. Ada apa nih?
Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan Pembatasan Uang Kartal kembali diungkit pemerintah setelah tak kunjung dibahas oleh DPR .
"Kita tahu kita telah mendorong Undang-Undang Perampasan Aset pada DPR dan juga UU Pembatasan Uang kartal ke DPR dan bolanya ada di sana," katanya. "Sulit memberantas korupsi itu, tolong melalui Pak Bambang Pacul... Pak, tolong juga pembatasan uang kartal didukung," kata Mahfud.Mendapat permintaan itu, Bambang Pacul justru menunjukkan sikap enggan. Bambang menceritakan Presiden Jokowi juga pernah menanyakan soal nasib dua RUU tersebut. Namun, dia mengatakan keberadaan dua RUU ini akan 'merepotkan' anggota legislatif ketika akan berkampanye.
"Peraturan itu akan menyulitkan kalau mau cuci uang," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Selain itu, dia memastikan pembatasan uang kartal juga akan mendukung program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Ini menurutnya akan menjadi perbaikan dari regulasi di Indonesia yang saat ini masih memiliki keterbatasan dalam hal penyelamatan aset atau asset recovery."Berdasarkan hasil pemantauan PPATK, diperoleh informasi bahwa upaya asset recovery dari hasil tindak pidana belum optimal," kata Ivan.
Dpr Kpk Koruptor Ruu Pembatasan Uang Kartal
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jokowi Singgung Nasib RUU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPRJokowi kembali meminta agar Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset segera diselesaikan oleh DPR RI.
Read more »
Selamatkan Uang Negara, Jokowi Singgung Bola Panas RUU Perampasan Aset Ada di DPR'Kita tahu kita telah mendorong mengajukan UU perampasan aset pada DPR dan juga UU pembatasan uang kartal ke DPR dan bolanya ada di sana,' kata Jokowi.
Read more »
Presiden Dinilai Perlu Keluarkan Perppu Perampasan AsetDPR tak juga kunjung mengesahkan Rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset
Read more »
RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Disahkan DPR, Demokrat: Tanya ke Puan Maharani'Sekarang (RUU Perampasan Aset) dikirimkan ke DPR RI. Nah, kami juga bertanya ke Ketua DPR, mengapa belum diturunkan?' kata Hinca.
Read more »
Alasan Ada Kegiatan, Sekjen DPR RI Indra Iskandar Tak Penuhi Panggilan KPK Hari IniIndra Iskandar minta pemeriksaannya diundur tanggal 15 Mei
Read more »
Sahroni Sebut Tak Ada Keraguan dari DPR dan Pemerintah untuk Berantas OPMWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, baik lembaganya maupun pemerintah Indonesia tak ada keraguan untuk memberantas Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Read more »