Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meyakini bahwa tahun politik bisa menjadi momentum untuk mempercepat pengentasan stunting.
"Sesuai arahan presiden kita tidak boleh melupakan kita meskipun saat akan mencalonkan diri sebagai eksekutif maupun legislatif. Saya kira stunting dan kemiskinan ekstrem bisa menjadi muatan politik bagi para calon pemimpin," Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenko PMK Agus Suprapto saat dihubungi, Jumat .
Agus menilai, setiap calon pemimpin harus memperhatikan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Adapun, program nyata yang dapat ditawarkan ialah pengentasan stunting dan penurunan angka kemiskinan.Ia melihat, sebenarnya saat ini setiap daerah memiliki semangat yang tinggi untuk mengentaskan stunting. Hal itu dilihat dari anggaran pemda yang kini telah banyak difokuskan untuk penanganan stunting.
Misalnya saja, Kecamatan Mekarsari, Jawa Barat, yang telah mengeluarkan anggaran untuk membeli USG dengan dana desa. Dengan demikian banyak ibu-ibu yang kemudian semangat untuk memeriksakan dirinya dan menjaga kesehatannya saat hamil. Karenanya, ia optimistis bahwa target penurunan stunting 14% pada 2024 dapat tercapai."Jadi pengentasan stunting dan penanganan kemiskinan menjadi penilaian pemda atau pihak yang mau mencalonkan diri.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Masa Kepemimpinan KPK Jadi 5 Tahun, Saut Situmorang: Itu Sudah Jelas PolitikMantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menyoroti masa jabatan pimpinan KPK yang semula hanya 4 tahun, kini menjadi 5 tahun.
Read more »
Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun, Wapres Harap Penanganan Korupsi Bisa Lebih EfektifWakil Presiden Ma’ruf Amin mengharapkan, perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK itu akan membuat kinerja KPK dalam memberantas korupsi kian efektif.
Read more »
Edy Rahmayadi Lantik 64 Pejabat Jelang Lengser: Pasti Orang Komentar untuk Tahun Politik, No!Jelang berakhir masa jabatannya, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi kembali melantik sebanyak 64 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Sumut
Read more »
Tolak Politik Identitas, Muhammadiyah: Mari Kedepankan Politik Objektif dan RasionalKetua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan pihaknya menolak politik identitas di Pemilu Serentak 2024.
Read more »
Anggota DPR Kritik Masa Jabatan Pimpinan KPK 5 Tahun: Konstitusi Rusak akibat MK Ikut Main PolitikBenny Kabur Harman turut mengkritisi putusan Mahkamah Kontitusi (MK) yang memutuskan mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun.
Read more »
MK Perpanjang Masa Kerja Firli Bahuri Cs, Febri Diansyah: Bisa Rugikan Elite Politik yang BerkuasaMK Perpanjang Masa Kerja Firli Bahuri Cs, Febri Diansyah: Bisa Rugikan Elite Politik yang Berkuasa: Febri Diansyah menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun.
Read more »