Keuangan partai politik diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
Dana keuangan ini akan digunakan oleh partai politik sebagai biaya operasional dan biaya-biaya lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang.bersumber dari tiga hal, yakni:Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Sumbangan tersebut dapat diterima dari:Perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.
Perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000 per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 tahun anggaran. Sumbangan ini didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, kedaulatan, dan kemandirian partai politik.Sementara bantuan keuangan dari APBN atau APBD diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat , DPRD Provinsi, dan DPRD Daerah.
Bantuan keuangan partai politik dari APBN atau APBD itu nantinya diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai atau masyarakat. Maksud dari pendidikan politik adalah berkaitan dengan pendalaman empat pilar bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Hukuman Pegawai Kementerian Keuangan Dianggap Ringan, Sri Mulyani: Sudah Sesuai Undang-undangHukuman Pegawai Kementerian Keuangan Dianggap Ringan, Sri Mulyani: Sudah Sesuai Undang-undang TempoBisnis
Read more »
Ammar Zoni Jadi Tersangka Penyalahgunaan NarkobaJadi tersangka penyalahgunaan narkoba, Ammar Zoni dan dua tersangka lain dijerat Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Read more »
Kian Keras ke LGBTQ, Uganda Bakal Luncurkan UU yang Mengkriminasilasi PelakunyaUganda semakin keras terhadap LGBTQ dengan rencana meluncurkan Undang-Undang (UU) yang akan mengkriminalisasi pelakunya.
Read more »
Soal Rangkap Jabatan Pejabat Kemenkeu di BUMN, Ini Kata Erick Thohir |Republika OnlineErick mengatakan rangkap jabatan di Kementerian BUMN tidak menyalahi undang-undang.
Read more »
Perang Dagang AS-Tiongkok Bisa Naikkan Harga Smartphone, Kok Bisa?Undang-Undang CHIPS AS dirancang untuk memberi insentif kepada pembuat chip menyiapkan fasilitas di AS.
Read more »