Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis meminta Mendagri Tito Karnavian untuk menonaktifkan Plt Bupati Mimika Johannes Rettob.
Pasalnya, Johannes Rettob saat ini sudah berstatus terdakwa dalam dugaan kasus korupsi pengadaan pesawat saat menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika.
“Dalam aturan itu, kalau dua-duanya, jabatan bupati atau wakil bupati kosong maka untuk sementara pemerintahan dilaksanakan oleh Pelaksana Harian yaitu sekretaris daerah. Dalam beberapa hari, harus diangkat pejabat bupati. Kewenangan itu ada pada Kemendagri,” ujar Margarito Kamis. Lebih lanjut, Margarito menyatakan tindakan menonaktifkan Plt Bupati Mimika sangat beralasan karena statusnya sudah menjadi terdakwa.
Dalam surat terbuka tertanggal 31 Maret 2023, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Anti Korupsi Papua menyoroti pemberian diskresi oleh Hakim Tipikor Jayapura kepada Terdakwa korupsi Plt Bupati Mimika Johannes Rettob. Michael Himan menyebut empat pejabat orang asli Papua di antaranya Barnabas Suebu , Lukas Enembe , Eltinus Omaleng , dan Ricky Ham Pagawak telah mengalami tekanan, dikejar, ditangkap, ditahan dan sedang menjalani proses hukum tindak pidana korupsi.
Namun, kata Michael, perlakukan negara tampaknya sangat kontradiktif terhadap terdakwa korupsi Johannes Rettob.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pakar Hukum Minta Mendagri Pecat Plt Bupati Mimika Johannes RettobPakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis meminta Mendagri Tito Karnavian untuk menonaktifkan alias pecat Plt Bupati Mimika Johannes Rettob.
Read more »
Pakar Hukum: Plt Bupati Mimika Johannes Rettob Harus Ditahan, Begini AlasannyaPakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai ada hal yang janggal karena Plt Bupati Mimika Johannes Rettob yang sudah berstatus terdakwa belum ditahan.
Read more »
Duh! Aksi Jokowi Bisa Bikin Warga di Daerah Ini MeranaPelarangan ekspor konsentrat tembaga akan berdampak pada tambang Freeport di Mimika, Papua
Read more »
Siapkan Plt Kepala DKUPP setelah Anung Widiarto MeninggalAgar roda pemerintahan tetap berjalan, Pemkab Probolinggo akan menyiapkan pelaksana tugas.
Read more »
Dilema Brigjen Endar Usai Dicopot Firli, Tetap di KPK tapi Posisi Diisi PltBrigjen Endar Priantoro bingung setelah dicopot sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ia mengatakan masih bisa bekerja di KPK, tapi sudah tidak bisa mengikuti rapat.
Read more »
Mendagri Hadiri Rapat Paripurna Pengesahan Perppu Pemilu, 43 Anggota DPR Hadir FisikSebanyak 43 anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 secara fisik hari ini, Selasa (4/4/2023).
Read more »