Aturan ini juga menyinggung peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memastikan proyek KCJB dapat terselenggara
Selain itu, aturan ini juga mengharuskan PT KAI mengajukan penjaminan kepada Menteri Keuangan dengan beberapa syarat.
Syarat-syarat tersebut di antaranya adalah lampiran keputusan Komite KCJB, alasan perlunya penjaminan pemerintah, nilai pinjaman yang akan dijamin pemerintah, dan calon kreditur.Beban tak langsung APBN Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, kebijakan ini akan memunculkan beban tak langsung terhadap APBN.
"Sudah melenceng jauh ya, dari awal sifatnya B2B , kemudian ada keterlibatan PMN , dan mekanisme subsidi tiket, sekarang masuk ke penjaminan," kata Bhima kepada
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sri Mulyani lantik 937 pejabat KemenkeuMenteri Keuangan Sri Mulyani melantik 937 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang 39 persen di antaranya merupakan mutasi dan promosi ...
Read more »
Lantik 937 Pejabat Kemenkeu, Sri Mulyani Wanti-wanti Hal IniMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 937 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Read more »
Simak! Ini 10 Pokok Aturan Penyelenggara Bursa KarbonAturan ini berfungsi sebagai aturan main bagi pihak yang ingin menjadi penyelenggara pasar karbon di Indonesia.
Read more »
Jadikan Pemberantasan Korupsi sebagai Prioritas, Ganjar Yakin APBN 2029 Bisa Rp 6.400 TriliunBakal Capres 2024 Ganjar Pranowo menjadikan pemberantasan korupsi sebagia prioritas. Dia bahkan yakin APBN 2029 bisa Rp 6.400 triliun.
Read more »
Kebijakan Harga Energi Murah Diproyeksi Lanjut hingga 2024, APBN Kuat?Kebijakan harga energi sering menjadi pilihan utama dalam mencapai stabilitas makro ekonomi.
Read more »