Soal Polisi Jadi Kuasa Hukum Terdakwa Kanjuruhan, Kompolnas: Kewenangan Majelis Hakim TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengatakan kewenangan menjadikan polisi sebagai kuasa hukum terdakwa perkara tragedi Kanjuruhan sepenuhnya ada di tangan Majelis Hakim.Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim mengatakan Polri memiliki pertimbangan yuridis memberikan bantuan hukum kepada anggotanya. Menurut dia berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat UU No 2 Tahun 2002 Tentang Polri menyebug anggota Polri tunduk kepada peradilan umum.
Koordinator KontraS Bidang Advokasi Tioria Pretty mengatakan pihaknya melihat ada kejanggalan dalam keputusan ini. Pasalnya, Majelis Hakim PN Surabaya menerima Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Adi Karya Tobing, sebagai kuasa hukum tiga terdakwa anggota polisi dalam sidang tragedi Kanjuruhan.“Kepolisian tidak memiliki wewenang melakukan pendampingan hukum di persidangan pidana.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pakar Hukum: Pengadilan Harusnya Tolak Polisi Jadi Kuasa Hukum Terdakwa Tragedi KanjuruhanSeharusnya pengadilan menolak polisi yang menjadi penasihat hukum terdakwa tragedi Kanjuruhan, kecuali hanya mendampingi advokat profesional.
Read more »
Kontras: Polisi Bela Polisi di Sidang Tragedi Kanjuruhan Lecehkan Sistem Hukum PeradilanKontras: Polisi Bela Polisi di Sidang Tragedi Kanjuruhan Lecehkan Sistem Hukum Peradilan TempoNasional
Read more »
Kasus Kanjuruhan Jadi Bukti Buruknya Hukum dan Penegakan KeadilanTim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) kasus Kanjuruhan menyatakan proses kasus Kanjuruhan membuktikan betapa buruknya hukum dan penegakan keadilan di Indonesia. Tim itu mencurigai memang ada strategi untuk mempetieskan kasus Kanjuruhan.
Read more »
Tragedi Kanjuruhan, Kontras: Polisi Tidak Boleh Bela Anggota Polri di PersidanganDalam tragedi Kanjuruhan, kepolisian tidak memiliki wewenang untuk melakukan pendampingan hukum di persidangan pidana.
Read more »
Sri Mulyani Buka-bukaan soal Penegakan Hukum Pajak 2018 2022Menkeu Sri Mulyani buka-bukaan ke DPR RI soal kinerja penegakan hukum pajak periode 2018 – 2022.
Read more »