Soal Larangan Thrifting, Ikappi Jakarta: Mengapa Baru Gencar Sekarang? TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau Ikapppi mendukung kebijakan pemerintah melarang thrifting pakaian impor. Terlebih, isu yang digaungkan juga menyangkut isu kesehatan dan lingkungan. “Tapi kenapa baru gencar sekarang? Sampai harus bawa pihak kepolisian untuk sidak dan dengan narasi penggrebekan,” ujar Ketua DPW Ikappi Jakarta, Miftahudin, melalui keterangan tertulis, Selasa, 21 Maret 2023.
Ikappi pun berharap evaluasi dan solusi terbaik dari pemerintah demi keberlangsungan hidup para pedagang pakaian bekas. Isu impor pakaian bekas dan thrifting memang kembali muncul akhir-akhir ini. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga sudah menyatakan melarang bisnis baju bekas impor. Bisnis tersebut, menurut Jokowi, mengganggu industri tekstil dalam negeri.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Soal Larangan Thrifting, Wapres Ma'ruf: Kalau Bisa Buat Sendiri, Kenapa Harus Impor Baju Bekas?Maruf menyebut larangan impor baju bekas karena membahayakan industri tekstil nasional dan juga ada bahaya kebersihan dan kesehatan di baju bekas tersebut.
Read more »
Luhut ke IMF Soal Keberatan Larangan Ekspor Raw Material: Agar Kami Bisa jadi Bangsa BesarLuhut Binsar Pandjaitan menceritakan IMF mendatangi dirinya untuk menyampaikan keberatan dari berbagai negara maju soal larangan ekspor raw material.
Read more »
Soal Larangan Impor Pakaian Bekas, Warga: Kalau Langsung Ditutup, Mau Dapat Penghasilan dari Mana?Pemerintah secara tegas melarang pakaian bekas impor masuk ke Indonesia, di tengah menjamurnya usaha thrifting.
Read more »
Soal Larangan Thrifting, Sandiaga Singgung Desainer Bandung yang Karyanya Dipakai Billie EilishIndonesia harus memastikan kebijakan larangan impor baju bekas atau thrifting untuk diarahkan dan memberdayakan para pelaku usaha bidang UMKM.
Read more »
Pemerintah Belum Putuskan Soal Larangan Ekspor Konsentrat TembagaPemerintah belum memberi keputusan terkait kebijakan moratorium ekspor konsentrat tembaga
Read more »