Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu membuat peraturan turunan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Menteri Kelautan dan Perikanan perlu membuat peraturan turunan dari Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Regulasi turunan itu, menurut Pramono, diperlukan untuk memastikan daerah mana yang diperbolehkan dan tidak untuk pemanfaatan sedimentasi yang berasal dari sungai-sungai.
“Nanti akan dibuat peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan mengatur mengenai hal itu. Bukan semuanya diperbolehkan,” ujarnya pada media di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu . Pramono beralasan masalah utama bukan soal ekspor pasir, tetapi sedimentasi yang membuat sungai-sungai dangkal. Dari sana pemerintah memutuskan untuk memanfaatkan hasil pengolahan sedimentasi, salah satunya pasir. Namun langkah pemerintah dikritik oleh masyarakat karena berisiko merusak lingkungan.“Karena problem sedimentasi ini hampir di semua sungai kita di mana saja itu terjadi. Dan itu kan harus diambil.
Sedimentasi itu, imbuhnya, diambil dari sungai yang bermuara ke laut. Ia mengklaim itu terjadi hampir di semua daerah. Kalau pemerintah hanya mengeruk, kemudian hasil sedimentasi itu dibiarkan, Pramono menegaskan dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan. Pemerintah beralasan kebijakan untuk pemanfaatan sedimentasi telah didahului oleh kajian.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KKP Jelaskan Keunggulan Hasil Sedimentasi Laut buat ReklamasiHasil sedimentasi laut berupa tanah lunak (lempung) dinilai merupakan material reklamasi yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan.
Read more »
Ekspor Pasir Laut Tuai Polemik, Mendag 'Tunjuk Hidung' KKPMendag mengaku tidak terlibat dalam pembahasan aturan izin ekspor pasir laut.
Read more »
Indonesia-Korea Selatan Kembangkan Teknologi Pengelolaan Sampah |Republika OnlinePengurangan sampah laut dan plastik sesuai dengan kebijakan ekonomi biru KKP.
Read more »
Kritik Pemerintah soal Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti: Saya Berdoa Laut akan Marah - Tribunnews.com'Laut kau kerjai, kau akan dikerjai olehnya, laut marah. Saya memohon dan berdoa, laut akan marah kepada kalian. Yang akan merusak, yang akan menghancurkan. Laut sebagai sumber kehidupan manusia dan semua makhluknya,' ujarnya. (ist)
Read more »
Kemenhub Sosialisasikan Aturan Baru Tarif Kapal Perintis dan Taris Batas Atas Kapal PSOTarif angkutan laut perintis adalah harga satuan jasa yang dikenakan kepada pengguna jasa angkutan laut perintis.
Read more »
Rakernas III PDIP: Jokowi Tiba Disambut Ganjar dan Elite PartaiKedatangan Jokowi di Sekolah Partai DPP PDIP untuk hadiri Rakernas III disambut oleh Ganjar, Hasto, dan Prananda Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Read more »