Soal Data Sawit Tak Sinkron, Anggota DPR: Mestinya BPKP Turun untuk Audit Semua Sindonews BukanBeritaBiasa .
dan turunannya. Pernyataan itu justru menimbulkan pertanyaan terhadap peran audit yang dilakukan BPKP.Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR, mengingatkan bahwa pemerintah telah memiliki BPKP sebagai auditor internal. Menurut Anis sudah seharusnya temuan-temuan seperti yang dipersoalkan dapat ditangani secara dini.
"BPKP itu adalah auditor internal pemerintah. Jadi, mestinya memang BPKP yang harus turun untuk bisa mengaudit semua. Jadi, kalau ada temuan-temuan seperti itu, BPKP yang memang harus turun terlebih dahulu,” ujar Anis di Jakarta, Rabu . Dia kemudian membandingkan dengan kerja Badan pemeriksa Keuangan yang berperan sebagai auditor eksternal. Dia berharap BPKP sebagai unsur internal pemerintah dapat menunjukan kinerjanya sehingga tidak timbul temuan-temuan seperti yang sering dipersoalkan.
“Nanti auditor eksternalnya BPK, tapi saya sering ketika rapat, kita jajarkan antara BPK dengan BPKP, BPKP itu unsur internal pemerintah. Jadi, dia yang harusnya melakukan audit lebih dulu. Karena kalau sudah begitu nantinya yang akan tersudut BPKP-nya gitu. Lah BPKP itu apa yang diaudit, kok masih ketemu yang kayak gitu,” ucap Anis.Anis pun mendorong BPKP untuk lebih masif melakukan tugasnya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dukung Pencapaian Peremajaan Sawit Rakyat, Dirjenbun: Sawit sebagai Salah Satu Penopang Devisa NegaraDitjenbun Kementan terus mengembangkan dan meremajakan komoditas berbasis kawasan untuk tamanamn tahunan dan penyegar.
Read more »
Inggris 'Tunduk' Soal Sawit Malaysia, Harga CPO Nge-gas!Harga minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) di Bursa Malaysia Exchange terpantau menguat di sesi awal perdagangan Rabu (15/3/2023).
Read more »
Menkeu Sri Mulyani Masih Menunggu Data PPATK soal Dugaan TPPU Rp 300 T di KemenkeuPPATK dan Inspektorat Jenderal (Itjend) Kemenkeu akan selalu mendiskusikan langkah-langkah yang tepat & efektif terkait dengan dokumen yang diserahkan ke PPATK.
Read more »
BUMN Pangan Tunggu Data Kemensos soal Bansos Pangan |Republika OnlineBulog akan menyalurkan 210 ribu ton beras per bulan.
Read more »
Nasib Impor KRL, Luhut Tunggu Hasil Audit BPKPMenko Luhut memilih untuk menunggu hasil audit BPKP soal rencana impor KRL bekas yang diajukan PT KCI.
Read more »
BPKP Bakal Audit Impor KRL Bekas JepangBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal melakukan audit rencana impor KRL bekas dari Jepang.
Read more »