Untuk memahami dan mengetahui sistem Ketatanegaraan sebuah Bangsa, maka harus mempelajari sejarah dan latar belakang terbentuknya Negara.
menyatakan bahwa untuk bisa memahami dan mengetahui sistem Ketatanegaraan sebuah Bangsa, maka harus mempelajari sejarah dan latar belakang terbentuknya Negara."Baik dari perspektif kultur budaya dan sosial politik yang berurat berakar dari Bangsa tersebut secara sosiologis. Demikian halnya Indonesia," ujar Agus dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Senin .
Diketahui, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Docuritsu Junbi Cosakai kemudian diresmikan penguasa Jepang di Hindia Belanda pada 29 April 1945. Tugas BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting menyangkut politik, tata pemerintahan, ekonomi dan lainya yang diperlukan untuk persiapan Kemerdekaan Hindia Belanda jadi sebuah Negara.BPUPKI tercatat melaksanakan sidang dua kali.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ombudsman Kritik Kebijakan Penanganan Minyak GorengIa menyoroti soal strategi pengendalian harga minyak goreng yang semuanya digerakkan berdasarkan aturan yang dibuat pemerintah.
Read more »
Soal Kampanye di Lembaga Pendidikan, Wapres Minta KPU Tutup Celah PolarisasiWakil Presiden Ma’ruf Amin meminta KPU membuat aturan teknis terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan kampanye di lembaga pendidikan dengan sejumlah syarat. Detail aturan itu diharapkan mencegah polarisasi.
Read more »
Update soal Pemulihan Cedera Edgar XavierEdgar terpaksa meninggalkan Trainning Camp (TC) di China untuk menjalani pengobatan di RS Mitra Kemayoran Jakarta.
Read more »
Heru Budi Tunggu Kajian KLHK Soal Semprot Air ke Jalan Bisa Tekan Polusi Udara di JakartaPj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menunggu kajian dari Kementerian LHK soal penyemprotan air ke jalan bisa tekan polusi udara.
Read more »
Pemerintah India Klarifikasi soal Rencana Setop Ekspor BerasMenteri Pangan India Sanjeev Chopra mengatakan pemerintah tak ada rencana untuk melakukan pelarangan ekspor beras putih non-basmati yang banyak dikonsumsi itu.
Read more »