Rusia menetapkan stasiun televisi daring, Dozhd, sebagai organisasi yang tidak diinginkan. Dengan demikian, Dozhd dilarang beroperasi di Rusia. Jurnalis, staf, dan donornya kemungkinan dituntut pidana.
Saluran itu sering menyinggung pihak berwenang dengan liputannya tentang oposisi politik Rusia dan kritikus Kremlin. Saluran itu dicabut dari sistem TV kabel Rusia pada 2014 setelah melakukan jajak pendapat kontroversial, apakah Uni Soviet seharusnya menyerah ketika Leningrad dikepung dalam Perang Dunia II demi menyelamatkan nyawa warga sipil. TV itu kemudian menayangkan program-programnya secara daring bagi pelanggan dan melalui YouTube.
Rusia dalam beberapa tahun ini menarget orang dan organisasi yang kritis terhadap Kremlin, mencap mereka sebagai "agen asing" dan menyatakan sebagian dari mereka "tidak diinginkan" berdasar undang-undang 2015. Menjadi anggota dalam organisasi yang "tidak diinginkan" dianggap sebagai tindak pidana., dinyatakan tidak diinginkan tahun ini, seperti halnya surat kabaredisi Eropa, yang editornya adalah pemenang Hadiah Nobel Perdamaian.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Putih Sahkan UU Larang Warga Rusia Operasi Ganti KelaminPutin telah menandatangani UU yang melarang warganya mengubah jenis kelamin mereka secara medis. UU tersebut melarang mengubah jenis kelamin dalam dokumen resmi.
Read more »
Putin Tandatangani UU yang Larang Prosedur Ganti Jenis KelaminPresiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin (24/7) menandatangani undang-undang baru yang menjadi tahap terakhir untuk melarang prosedur penggantian jenis kelamin – sebuah pukulan telak bagi komunitas LGBTQ+ Rusia yang selama ini kerap menjadi sasaran. Undang-undang yang disetujui dengan...
Read more »
Pemerintah Bakal Larang Ekspor Gas, Saham MEDC, RAJA hingga AGII Justru NgegasSaham sektor Migas seperti, MEDC, RAJA hingga AGII bergerak di zona hijau pada perdagangan Selasa (25/7/2023) di tengah isu larangan ekspor gas oleh pemerintah.
Read more »
Disorot WHO Imbas Risiko Kanker, BPOM RI Belum Larang Pemanis AspartamPemanis buatan aspartam masuk kategori risiko kemungkinan kanker pada manusia, ini alasan BPOM RI belum larang penggunaannya pada pangan.
Read more »