'Yang kita sahkan ini tetap satu putaran atau dua putaran? Karena dua putaran itu pada logika pembentukan pilkadanya adalah pada DKI yang sebagai ibu kota negara,'
Wacana Pilkada Jakarta menjadi hanya satu putaran menyeruak dalam Rapat Badan Legislasi DPR RI saat membahas revisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau
"Yang kita sahkan ini tetap satu putaran atau dua putaran? Karena dua putaran itu pada logika pembentukan pilkadanya adalah pada DKI yang sebagai ibu kota negara. Itu logikanya," kata Al Muzzamil.Menurutnya, Pilkada dua putaran digelar ketika status Jakarta masih sebagai ibu kota negara. Ia menilai jika hanya penamaannya berubah maka akan ada dampak efek domino terhadap substansi.
"Ini pak ketua, maka pembahasan ini substansi pak ketua, tidak hanya sisipan ini saja. Karena ketika sisipan kita masukkan, maka kita harus bicara substansi lagi ini dua putaran atau satu putaran? Kalau dia sudah bukan ibu kota negara," sambungnya. "Ini belum kita bahas. Begitu kita ketuk palu, nanti kita bicara lagi nih sebelum 27 November, oh ternyata kita jadikan satu putaran. Nah pasal ini perlu kita bicarakan. Dengan asumsi IKN telah menjadi ibu kota negara, Jakarta bukan ibu kota negara, maka cukup satu putaran," katanya."Lalu orang bertanya setelah kita ketok, ini sekarang ibu kota negara di mana? Karena UU IKN maupun DKJ mengatakan, selagi belum berfungsinya IKN, ibu kota di Jakarta.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Baleg DPR rancang perubahan atas UU DKJ yang disahkan belum satu tahunBadan Legislasi (Baleg) DPR RI merancang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang telah ...
Read more »
Ketua Baleg DPR pastikan RUU DKJ tak ubah aturan Pilkada JakartaKetua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 ...
Read more »
Menko Kumham Imipas Tunggu RUU Perampasan Aset Kembali Dibahas di Baleg DPRMenko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra masih menunggu adanya undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas lebih lanjut terkait RUU Perampasan aset di DPR
Read more »
Baleg Usul Revisi Paket 8 UU Terkait Politik dengan Instrumen Omnibus LawRevisi itu dapat dimulai dari revisi UU Pemilu Selain itu UU MD3 juga perlu direvisi
Read more »
Baleg DPR Buka Peluang Revisi 8 UU Politik Pakai Metode Omnibus LawUndang-undang yang dimaksud yakni UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)
Read more »
Dorong Swasembada Pangan, Komisi IV DPR Ajukan Revisi UU Ketahanan Pangan ke BalegRapat kerja antara Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian dan Bulog hari ini adalah membahas soal sejumlah revisi undang-undang
Read more »