Ditlantas Polda Metro Jaya merespons usulan anggota DPRD DKI Jakarta untuk memberlakukan pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil genap selama 24 jam.
Liputan6.com, Jakarta - Polisi angkat bicara terkait usulan kebijakan pembatasan kendaraan roda empat melalui sistem ganjil genap berlaku selama 24 penuh di Jakarta. Usulan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah baru-baru ini.
Doni menilai perlu adanya pembahasan lebih lanjut dengan pemangku kebijakan lain terkait usulan tersebut. Menurut dia, setiap wacana tidak bisa serta merta langsung direalisasikan, tapi perlu kajian, diskusi, dan uji coba terlebih dahulu.Dia mengakui, pertumbuhan jumlah kendaraan di Jakarta terus meningkat setiap tahunnya. Diprediksi, jumlah kendaraan bermotor di Ibu Kota naik dua hingga tiga persen setiap tahunnya.
Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, kebijakan uji coba ini telah sesuai hasil rapat koordinasi Ditlantas Polda Metro, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, hingga pemerhati lingkungan.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Respons Demokrat Soal Wacana Duet Ganjar-Anies di Pilpres 2024Partai Demokrat respons soal adanya wacana menduetkan Bacapres Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan.
Read more »
Thailand Main Kasar Lawan Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong Beri Respons TerpujiRespons STY soal Thailand yang bermain kasar.
Read more »
PDIP Respons Usul PKS soal Anies Capres, Ganjar CawapresPolitikus PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya telah menyerahkan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terkait penetapan pasangan capres dan cawapres.
Read more »
PDIP Jateng Keliru Soal Tak Undang Gibran di Acara Penting, Begini Respons GibranPengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah mengantarkan undangan untuk Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka.
Read more »
5 Respons PDIP soal Gugatan ke MK Terkait Batas Maksimal Usia Capres dan CawapresPada Jumat 18 Agustus 2023 lalu, Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait maksimal usia Capres-Cawapres 70 tahun.
Read more »