Kementerian Keuangan mengaku belum mengetahui rencana Pemda DKI Jakarta memungut pajak ojek online dan toko online.
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Sandy Firdaus mengatakan belum ada komunikasi langsung dari Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, ia mengklaim belum mengetahui lebih lanjut soal desakan tersebut.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan seharusnya pembicaraan dilakukan antara Pemprov DKI Jakarta dengan DJPK Kemenkeu. "Namun, perlu dilihat kembali unsur apa yang ingin dipajaki atas layanan transportasi online tersebut. Hal ini untuk menghindari pengenaan pajak berganda antara pusat dan daerah," tandasnya.
Lalu, Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan opsi memungut pajak ojol dan toko online memang tak bisa dihindari.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Respons Nusron Wahid Soal Isyarat Gibran Tidak Mau Jadi Cawapres: Kita Tunggu Tanggal MainnyaKetua DPP Partai Golkar, Nusron Wahid soal pernyataan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka memberi isyarat tidak mau maju menjadi cawapres.
Read more »
Bali United Mau Belanja Pemain, Teco Ungkap 3 Pemainnya Lagi Cedera, Ada yang Mau OperasiBRI Liga 1 2023-2024 sekarang hanya tersisa dua minggu sebelum menyelesaikan putaran pertama musim ini.
Read more »
Ahmad Khoirul Umam: Mau Tidak Mau, Prabowo Harus Pertimbangkan NUDua pasangan bakal calon presiden-bakal calon wakil presiden (bacapres-bacawapres) sudah mendeklarasikan diri bakal maju di Pilpres 2024.
Read more »
Heru Budi Tak Perpanjang Masa WFH ASN DKI karena Mau Masuk Musim HujanPenjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tak akan memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi ASN DKI.
Read more »
Si Merak Bank DKI Bantu Permudah Transparansi PerbendaharaanJPNN.com : Si Merak yang baru diluncurkan oleh Bank DKI merupakan hasil kolaborasi bersama BPKD DKI.
Read more »
Kemenkeu Bocorkan Penyebab Defisit Anggaran Sulsel hingga Rp1,5 TriliunSulawesi Selatan bangkrut, begitu kata PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin saat pidato pengantar nota keuangan dan rancangan APBD 2024.
Read more »