DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang delapan provinsi pada rapat paripurna DPR ke-20 masa persidangan IV tahun sidang 2022-2023.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang delapan provinsi pada rapat paripurna DPR ke-20 masa persidangan IV tahun sidang 2022-2023 pada Selasa .
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah apakah Rancangan Undang-undang tentang provinsi Sumatera Utara; tentang provinsi Sumatera Selatan; tentang provinsi Jawa Barat; tentang provinsi Jawa Tengah; tentang provinsi Jawa Timur; tentang provinsi Maluku; tentang provinsi Kalimantan Tengah; dan tentang provinsi Bali dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang?” ujar Ketua DPR Puan Maharani diikuti persetujuan anggota parlemen dan ketukan palu.
"Mengingat UU pembentukan tersebut secara konstitusi secara konseptual sudah tidak cocok dengan konsep otonomi daerah saat ini," jelas Doli dalam kesempatan yang sama. Berdasarkan itu, pada 25 Januari 2023 Presiden Joko Widodo mengirim surat no. R/05/Pres/01/2023 perihal penujukan wakil pemerintah untuk membahas delapan RUU usul Komisi II DPR itu.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sah! Perppu Pemilu Jadi Undang-undangDPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 menjadi undang-undang.
Read more »
DPR Sahkan Perpu Pemilu Jadi Undang-UndangDPR resmi mengesahkan Perpu tentang Pemilihan Umum menjadi UU Pemilu dalam rapat yang digelar hari ini. Tahapan Pemilu 2024 diharapkan lancar.
Read more »
Tok! DPR Sahkan Perppu Pemilu Jadi Undang-UndangDPR resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1/2022 tentang Pemilihan Umum (Perppu Pemilu) menjadi Undang-undang (UU).
Read more »
DPR Sahkan Perppu Pemilu Jadi Undang-UndangBreakingNews DPR mengesahkan Perppu Pemilu menjadi undang-undang.
Read more »
DPR Harus Tampung Aspirasi Publik Soal RUU Perampasan AsetKETUA Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyebut, pemerintah harus melobi ketua umum partai politik jika ingin Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset disahkan.
Read more »
Kemenkes Sebut RUU Kesehatan Bisa Kurangi Tumpang Tindih UUMeski banyak penolakan dari sejumlah pihak, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan sebagai usul inisiatif...
Read more »