Saldi Isra resmi dilantik menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mendampingi Ketua MK, Anwar Usman, Senin (30/3/2023).
Adapun Anwar Usman dan Saldi Isra terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan pemungutan suara Rapat Pleno Hakim, Rabu .
Sebagai informasi, MK bertugas untuk memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum . Anwar Usman dan Saldi Isra akan memimpin lembaga pengawal dan penafsir konstitusi Republik Indonesia selama lima tahun ke depan.Tempat, tanggal lahir : Paninggahan-Solok, 20 Agustus 1968Anak: Wardah A.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anwar Usman dan Saldi Isra Ucap Sumpah sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi gelar pengucapan sumpah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) masa jabatan 2023/2028, di Ruang Sidang Pleno Gedung I, Jakarta Pusat
Read more »
Resmi, Anwar Usman Dilantik Ketua MK Periode 2023-2028Anwar Usman secara resmi mengemban amanah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028.
Read more »
Ketua MK: Penegakan Hukum Tidak Boleh Terhalang Hubungan KeluargaKetua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menegaskan penegakan hukum tidak boleh terhalang oleh hubungan keluarga.
Read more »
Ketua dan Wakil Ketua MK Terpilih Diambil Sumpah Senin BesokSumpah atau janji Ketua dan Wakil Ketua MK diucapkan di hadapan MK, yang berarti di hadapan sembilan hakim konstitusi.
Read more »
Hari Ini Ketua dan Wakil Ketua MK Terpilih Diambil SumpahSenin (20/3/23) pukul 11.00 WIB, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) masa jabatan 2023-2028 melakukan pengucapan sumpah.
Read more »
Frasa Gangguan Lainnya di UU Pemilu Digugat ke Mahkamah KonstitusiAdvokat Viktor Santoso Tandiasa resmi mendaftarkan gugatan terhadap frasa gangguan lainnya yang terdapat di UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.
Read more »