Ratusan warga di Kelurahan Pemaluan wilayah inti Ibu Kota Nusantara IKN Penajam Paser Utara PPU merasa ditipu oleh pemerintah setempat dan Badan Otorita IKN
Warga menuntut pengembalian status tanah menjadi sertifikat hak milik, dan tidak akan pindah dari wilayah IKN karena merasa ditipu dan diusir dengan dalih sertifikat. ""Kami punya tanah, kami beli pake uang. Kami urus sertifikat Hak Milik, yang keluar sertifikat Hak Pakai, bukan Hak Milik,"kata Abdul Kahar, Ketua RT 5, Desa Pamaluan, Kecamatan Sepaku.Sertifikat terbitan tahun 2023 itu, katanya, adalah sertifikat yang diurus secara kolektif oleh Badan Pertanahan Nasional PPU.
Hal itu menimbulkan gejolak di masyarakat. Berulang kali, warga melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Kantor Bupati PPU. Jumlah massa mencapai ribuan orang dan tak jarang tersulut emosi karena merasa tidak dilayani."Kami sudah demo, ada seribu lebih yang ikut. Kemarin kami ke kantor Bupati lagi sebelum Presiden datang, sampai sempat aksi dorong-dorongan karena tidak ada yang tanggapi," sebutnya.
"Kami merasa tertipu, kami seperti diusir dan tertulis di atas sertifikat yang kami urus. Sekali lagi, kami tidak menolak IKN, tapi tolong manusiakan kami sebagai penduduk lokal yang memiliki tanah dengan sah,"ujarnya.Dikonfirmasi, Kepala BPN PPU, Ade Chandra Wijaya mengatakan penerbitan sertifikat Hak Pakai, sudah sesuai peraturan. Pasalnya, masyarakat yang berada di Kelurahan Pemaluan berada di atas tanah negara dan masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Otorita IKN.
Dijelaskan dia, terbitnya sertifikat Hak Pakai dari BPN hanya menggunakan terminologi bahasa hukum. Maksudnya, jika tertulis Hak Pakai sejak 2023 hingga 2033, maka sertifikat itu dapat diperpanjang untuk tahun selanjutnya."Kan itu terminologi bahasa, yang masyarakat khawatirkan pasca tahun 2033, mereka kira akan diusir, padahal tidak begitu. Sertifikat bisa diperpanjang lagi,' sebutnya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Badan Otorita ajak jurnalis Kaltim menjelajahi pembangunan IKNBadan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengajak awak media Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menjelajahi pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam program Media Tour ...
Read more »
Terkait 2.086 Hektar Lahan di IKN Diduga Bermasalah, Otorita IKN Kaji Status KepemilikanOtorita IKN masih menyelesaikan status 2.086 hektar yang diduga bermasalah.
Read more »
Otorita IKN: Manajemen kota IKN dikendalikan oleh pusat komandoMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan manajemen kota Ibu Kota ...
Read more »
Otorita IKN gandeng INKA dan KAI dalam inisiasi trem otonom di IKNOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melakukan inisiasi koordinasi dengan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT. Industri Kereta Api (INKA) dalam pelaksanaan uji ...
Read more »
Persiapan Upacara 17 Agustus di IKN Terus Dikebut, Apa Pesan Presiden Jokowi?Otorita IKN terus mengupayakan agar upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus bisa terselenggara di IKN.
Read more »
Update IKN: Bandara VVIP Terancam Molor, Kapal Pinisi Berlayar Awal AgustusMenhub menyampaikan rencana kolaborasi pengelolaan transportasi di IKN bersama dengan pemerintah provinsi maupun Otorita IKN.
Read more »