Partai Buruh dan KSPI menolak penerapan KRIS JKN, ini alasannya
", dengan kelas yang sama kan nanti dibikin program yang saya nggak tau standarnya apa. Masa nyawa orang di efisien nyawa orang diatur-atur," ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana mengganti kelas iuran BPJS Kesehatan 1,2, dan 3. Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional akan diberlakukan.Hal itu pertama kali dikatakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI Februari lalu."Yang jelas itu bertahap sampai akhir 2025," ungkapnya kala itu.Sebenarnya, KRIS JKN ini sebenarnya belum akan berlaku sekarang. Ini akan berlaku 1 Januari 2025.
Pengurangan tempat tidur itu menjadi salah satu bagian dari 12 kriteria yang harus ditetapkan RS untuk melaksanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan 1, 2, dan 3 untuk para pasien rawat inap. Tapi perlu diingat, pengurangan itu tidak mengganggu layanan RS.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Geliatkan Ketahanan Pangan, Warga OKU Timur Ramai-ramai Tanam Alpukat MentegaUntuk menciptakan ketahanan pangan, warga Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur diedukasi tentang tata cara penanaman bibit alpukat mentega.
Read more »
Viral Video Dua Perempuan Diarak Telanjang dan Diperkosa Ramai-Ramai, Polisi India DisorotPolisi India menuai kecaman karena dinilai lambat bertindak dalam aksi kekerasan seksual terhadap dua perempuan suku Kuki.
Read more »
Legenda Inter Milan Ramai-Ramai Kecam LukakuRomelu Lukaku bikin geram Inter Milan usai ketahuan membuka negosiasi dengan Juventus. Beberapa legenda La Beneamata mengecam ulah Big Rom.
Read more »
Ramai soal Boleh Tidaknya Perusahaan Melihat Riwayat Kesehatan Karyawan, Ini Penjelasan KemenakerPerusahaan kerap kali meminta riwayat kesehatan calon karyawan maupun pegawainya. Hal ini menjadi perdebatan di tengah warganet.
Read more »
Ramai soal Bule Terkejut Tahu Gaji di Indonesia 'Hanya' Rp 4,5 Juta, Kemenaker Buka SuaraSekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, perlu pemahaman struktur pengupahan di Indonesia, bagaimana kebijakan ini diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Tren Kemenaker
Read more »