Dewas KPK akan membahas seluruh materi persidangan, dan memutuskan status Johanis Tanak, melakukan pelanggaran etik atau tidak.
Johanis Tanak Tuding Dewas KPK Cari-cari Kesalahannya Soal Kasus Chat dengan Pejabat Kementerian ESDM
Tanak diduga berkomunikasi dengan Idris Sihite, beberapa waktu setelah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, menggantikan Lili Pintauli Siregar. Potongan obrolan itu berupa tiga tangkapan layar yang diduga antara Johanis dengan Idris Sahite. Adapun salah satu potongan obrolan yaitu tentang pembahasan izin usaha pertambangan."Ada yang bisa diolah?" jawab nomor kontak yang diduga Idris Sihite.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dewas KPK Kembali Gelar Sidang Etik Setelah Tertunda, Agenda Pembelaan Johanis TanakSidang pembelaan Johanis Tanak sejatinya digelar Senin 21 Agustus 2023 kemarin. Namun Johanis Tanak tak hadir.
Read more »
Nasib Johanis Tanak Ditentukan Dewas KPK Kamis 14 September 2023Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) sudah memutuskan membacakan vonis dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Nasib etik Johanis akan ditentukan pada Kamis, 14 September 2023 mendatang.
Read more »
Pemprov Bengkulu-KPK finalisasi penyelenggaraan Roadshow Bus KPKPemerintah Provinsi Bengkulu bersama KPK RI menggelar persiapan akhir penyelenggaraan "Roadshow Bus KPK" di provinsi itu berjuluk Bumi ...
Read more »
Ganjar dukung putusan MK perbolehkan kampanye di kampusBakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan institusi pendidikan atau kampus menjadi tempat ...
Read more »
Kementerian ATR/BPN sambut baik putusan PTUN atas sengketa blok 15 GBKKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyambut baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap sengketa ...
Read more »
KPK Banding Vonis Eks Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Kejar Uang Pengganti Rp30 MiliarKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan upaya hukum banding atas vonis mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dalam kasus suap, gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Read more »