Selain banyak diadukan, Komnas HAM menilai Polri menggunakan kekerasan berlebih selama 2022, seperti pada kasus Wadas (Jateng) dan Tragedi Kanjuruhan (Jatim). Komnas HAM juga menyoroti perbudakan modern. Polhuk AdadiKompas
Dalam dua kekerasan yang menonjol tersebut, Polri dianggap menggunakan kekerasan yang berlebihan. Hal ini membuat masyarakat kehilangan hak atas rasa aman. Polri diminta melakukan evaluasi dalam langkah-langkah pengamanannya. Dalam kasus Wadas, juga ada pelanggaran hak masyarakat dalam berpartisipasi dan pengambilan kebijakan serta ada masalah tata kelola dan tanggung jawab korporasi dalam kasus di Kanjuruhan.
Atnike juga menyampaikan, selama 2022, selain Polri, institusi yang paling banyak diadukan adalah pemerintah pusat dan korporasi. Jumlah aduan terkait dengan pemerintah pusat sebanyak 494 aduan dan perusahaan atau korporasi sebanyak 373 aduan. Substansi aduan bervariasi dari pelanggaran hak atas kesejahteraan , hak memperoleh keadilan kasus, dan hak atas rasa aman kasus.Perbudakan modern
Atnike memaparkan, dari pengaduan-pengaduan itu memang ada beberapa kasus yang menonjol dan mendapat perhatian masyarakat. Ia menilai, masalah perbudakan modern dan perdagangan di rumah pribadi bupati Langkat sangat mendapat perhatian masyarakat. Adapun tiga kasus menonjol lainnya yang melibatkan Polri adalah pembunuhan Brigadir J serta kekerasan di Wadas dan Kanjuruhan.
Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan, potensi pelanggaran HAM dalam tahun 2023-2024 harus diantisipasi. Adanya pemilu serentak bisa memicu banyak hal. HAM harus dikemukakan agar terjadi pemilu yang adil, bebas, dan demokratis dalam konteks global yang secara umum ada degradasi demokrasi. HAM untuk negara sebesar Indonesia sangat tidak mudah,” katanya.Dua tersangka tindak pidana perdagangan orang dihadirkan di Markas Polda Kepulauan Riau, Senin .
Melihat situasi HAM pada periode sebelumnya, komisioner HAM pada periode ini membuat sembilan isu prioritas Komnas HAM. Sembilan isu itu adalah pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM di Papua, konflik agraria, kelompok marjinal, seperti pekerja migran, masyarakat adat dan asisten rumah tangga; perlindungan bagi pembela HAM, kebebasan beragama dan berkeyakinan, bisnis dan HAM, antisipasi Pemilu 2024 dan pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM 2022-2024.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komnas HAM: Ada Indikasi Pelanggaran HAM dalam Pembangunan KEK MandalikaSetidaknya dua ajang otomotif kelas dunia telah berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika, yakni World Superbike dan MotoGP. Di balik kebanggaan tersebut, hak-hak masyarakat adat sekitar terenggut. Iptek AdadiKompas
Read more »
Kuasa Hukum Helmut Minta Polri Jalankan Rekomendasi Komnas HAMBambang mengatakan, pemaksaan penahanan tanpa melihat kondisi dari tersangka akan berpotensi melanggar HAM
Read more »
Komnas HAM berkoordinasi dengan Polri soal laporan korban KanjuruhanKomnas HAM akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk meminta keterangan terkait penolakan laporan polisi korban anak-anak dan perempuan dalam tragedi Kanjuruhan.
Read more »
Komnas HAM Terima 3.190 Pengaduan pada 2022, Polri Paling Banyak DilaporkanTiga pihak yang paling banyak diadukan oleh masyarakat ke Komnas HAM adalah Polri, Pemerintah Pusat, dan Korporasi.
Read more »
Komnas HAM RI Tetapkan 9 Isu Prioritas Penegakan Hak Asasi, Pemilu 2024 Jadi SorotanKomnas HAM juga melakukan pengkajian, penelitian, penyusunan standar norma dan pengaturan, serta menyebarkan wawasan HAM.
Read more »
Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Layangkan Aduan Ketidakadilan Kepada Komnas HAMMerasa putusan vonis PN Surabaya terhadap para terdakwa Kasus Tragedi Stadion Kanjuruhan yang jauh dari nilai kemanusiaan, keluarga korban mengadu ke Komnas HAM. Foto AdadiKompas
Read more »